Page 201 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Saat ini, Pemerintah DIY menunggu rekomendasi dari dewan pengupahan kabupaten dan kota,
melalui bupati dan walikota.
"Semuanya rekomendasinya sembari menunggu rekomendasi juga dari dewan pengupahan
kabupaten kota, melalui bupati dan wali kota sekaligus bisa kita rumuskan dan ditetapkan UMP
dan UMK-nya," kata dia.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji menilai bahwa penentuan upah pada
tahun ini lebih terukur jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Yang mengatur aturan menghitung UMP dari Kemenaker, saya kira sekarang ini sudah dapat
kepastian negosiasi tentang besar kecilnya UMP sudah tidak debat kusir lagi. Dulu itu satu
(buruh) ingin naik setinggi-tingginya yang satu serendah-rendahnya (pengusaha),gubernur
susah menentukan," kata dia.

Sedangkan sekarang ini aturan sudah jelas, yang menentukan UMP tergantung dari daerah
masing-masing. Apakah daerah bisa mengendalikan inflasi atau bisa menumbuhkan ekonomi.

"Kau daerahnya tidak bisa menumbuhkan ekonomi ya UMP-nya kecil, itu bagian dari kesertaan
para pekerja dan pengusaha. Kalau pekerja dan pengusaha bisa menaikkan ekonomi berarti ada
kenaikan," katanya.

Menurut Aji, pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan terakhir tumbuh sekitar 4 persen. Dengan
kondisi ini, menurut dia, dapat meningkatkan UMP DIY.
"Kita kan diberi dua pilihan untuk meningkatkan UMP, apakah pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
Di DIY pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi, kenapa pertumbuhan baik karena ekspor kita
bagus. Devisa banyak dan pekerja berhak atas kenaikan UMP," ujar dia.

Disinggung berapa kenaikan UMP di DIY, Aji mengaku masih belum bisa memastikan berapa
kenaikannya.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) Irsyad Ade Irawan menyampaikan, pihaknya mengikuti rapat penetapan UMP 2022 DIY,
tetapi dalam rapat tersebut pihaknya memilih untuk melakukan walk out (WO).

"Kemarin menginstruksikan ke perwakilan kami agar WO atau keluar dalam rapat pembahasan
upah minimum provinsi. Alasannya, dasar yang dipakai UU Cipta kerja, PP 36 tentang
pengupahan. Padahal, kami menolak UU Cipta kerja," kata Irsyad saat dihubungi wartawan,
Senin (15/11/2021).

"Sekarang sedang kami gugat di MK. Jadi masih bermasalah. Masih bisa dibatalkan oleh
Mahkamah Konstitusi. Tidak etis kalau memakai itu," imbuh Irsyad.

Menurut dia, penentuan pengupahan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 36 dan UU Ciptaker
menggunakan formula yang aneh atau tidak sesuai karena tidak mencerminkan hidup layak riil
masyarakat di Yogyakarta.

Lanjut dia, dalam penentuan menggunakan PP36 dan UU Ciptaker tidak melalui proses survei.
Tetapi dengan menggunakan rumus yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

"Tidak ada survei. Dewan pengupahan tinggal menambah, mengurang, dan membagi. Kalau
seperti itu dewan pengupahan mending dibubarkan saja. Yang ngitung itu PNS di Disnakertrans
pakai kalkulator, ditambah, dikurang kemudian diumumkan," urainya.

200