Page 206 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 206
TUNTUT KENAIKAN UPAH 2022, RATUSAN BURUH GERUDUK KANTOR GANJAR
PRANOWO
Serikat buruh di Jawa Tengah melakukan aksi turun ke jalan menuntut kenaikan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) di tahun 2022 sebesar 16 persen. Ratusan buruh yang tergabung dalam
Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJT) ini melakukan long march dari titik kumpul di Jalan
Ronggowarsito, Tanjung Emas.
Sembari terus berjalan, mereka tampak membentangkan spanduk besar bertuliskan "Batalkan
Omnibus Law, UMK Tahun 2022 Wajib Naik 16 persen".
Dalam aksi itu, para buruh juga membawa atribut demonstrasi seperti bendera dan poster-poster
bertuliskan "Semua Harga Naik, Kecuali Harga Keringat, Tenaga dan Pikiran Kami"
Lalu ada juga poster bertuliskan "Upah Layak Adalah Hak Kami Untuk Hidup Sejahtera" dan
"Tolak Upah Murah, Laksanakan Upah Layak Riil".
Di depan kantor Ganjar Pranowo itu mereka satu per satu bergantian berorasi menuntut upah
layak demi memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mencekik.
Seorang buruh perempuan tampak meneriakan yel-yel dengan lantang membakar semangat
para buruh yang turun ke jalan.
"Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan! Hidup buruh! Hidup perempuan yang melawan!!," teriaknya
lewat pengeras suara.
Buruh lainnya menuntut kepada pemerintah agar tidak main-main dalam menetapkan UMK.
"Upah ini untuk kita, untuk buruh. Kalau kita tidak mau berjuang pasti pemerintah akan main-
main dengan yang namanya UMK," katanya di hadapan peserta aksi.
Korlap aksi dari aliansi buruh Jawa Tengah, Karmanto mengatakan, para penentu kebijakan
hanya berpikir investasi, tetapi dengan cara menggilas keringat buruh.
Dalam keterangannya, salah satu bukti nyata kebijakan yang mencekik buruh adalah rencana
penetapan UMK tahun 2022 yang akan mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
Tentang Pengupahan.
Dengan begitu, penetapan upah akan mengacu kepada laporan Badan Pusat Statistik (BPS)
mengenai inflasi dan pertumbuhan ekonomi makro.
Maka dari itu, para buruh menolak keras Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja (Omnibus Law) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan tersebut karena tidak relevan dengan kondisi atau kebutuhan buruh di lapangan.
"Penetapan UMK 2022 harus dilakukan berdasarkan rumusan UMK berjalan + kebutuhan di masa
pandemi Covid 19 = upah 2022, bukan mengacu inflasi dan pertumbuhan ekonomi," jelas
Karmanto di lokasi demo, Rabu (17/11/2021).
Pihaknya merinci kebutuhan selama pandemi Covid-19 yang realistis dibutuhkan buruh yakni,
masker N94 Rp 115.000, hand sanitizer Rp 90.000, sabun cair 150 ml Rp 29.600, vitamin Rp
75.000, pulsa/kuota Rp 100.000, biaya kenaikan air bersih 50 persen Rp 40.000.
205
