Page 203 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 203
Judul Tolak Perhitungan UMP 2022 Versi Pemerintah, Buruh Bakal Mogok
Massal
Nama Media liputan6.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4713386/tolak-perhitungan-
ump-2022-versi-pemerintah-buruh-bakal-mogok-massal
Jurnalis Arie Nugraha
Tanggal 2021-11-17 17:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Kelompok buruh dari Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (FSP TSK SPSI) menuntut formula upah minimum 2022 tidak mengacu kepada
perhitungan PP 36 Tahun 2021. Alasannya peraturan tersebut merupakan aturan turunan UU
Cipta Kerja dan Undang - undangnya tengah diuji secara formil dan materiil di Mahkamah
Konstitusi.
TOLAK PERHITUNGAN UMP 2022 VERSI PEMERINTAH, BURUH BAKAL MOGOK
MASSAL
Jakarta Kelompok buruh dari Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) menuntut formula upah minimum 2022 tidak mengacu kepada
perhitungan PP 36 Tahun 2021.
Alasannya peraturan tersebut merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja dan Undang -
undangnya tengah diuji secara formil dan materiil di Mahkamah Konstitusi.
"Belum ada putusan. Sehingga pemerintah harus menghormati proses hukum di MK dengan
menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja termasuk peraturan turunannya sampai adanya putusan
MK baik secara formil dan materil," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto
Ferianto kepada Liputan6.com, Bandung, Rabu (17/11/2021).
Menurut Roy, penetapan upah minimum berdasarkan PP 36/2021 menghilangkan hak buruh
melalui dewan pengupahan untuk berunding karena semua data-data sudah diputuskan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS).
Roy menganggap fungsi dewan pengupahan hanya legitimasi dan mengikuti keputusan tersebut
tanpa berpihak kepada tuntutan buruh.
202
