Page 204 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

"Hal tersebut bertentangan dengan Konvensi ILO 98 tentang hak berunding bersama dan juga
Kepres 107/2004 tentang Dewan Pengupahan, dalam PP 36/2021 mensyaratkan pertumbuhan
ekonomi atau inflasi kabupaten dan kota tiga tahun terakhir," kata Roy.

Roy menjelaskan masalah bertambah karena tidak semua BPS kabupaten dan kota menghitung
dan merilis pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan tersebut.

Roy mengklaim sudah sejak lama kelompok buruh di kabupaten dan kota sudah mencoba
meminta data-data tersebut ke BPS setempat.

"Namun BPS tersebut menyatakan tidak mempunyai data-data yang dibutuhkan tiba-tiba muncul
Surat Edaran (SE) menaker RI tanggal 9 Nopember 2021 mengenai data-data pertumbuhan
ekonomi se-Indonesia," jelas Roy.

Kelompok buruh sangat meragukan data-data yang disampaikan Menteri Tenaga Kerja tersebut.
hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. Roy mengatakan dalam sejarah pengupahan,
baru kali ini di Indonesia dalam penetapan Upah Minimum 2022 diatur mengenai ambang atas
dan ambang bawah dalam penetapan upah minimum.

"Kalau penerapan ambang batas dan ambang bawah diterapkan sudah dapat dipastikan upah
buruh beberapa tahun kedepan tidak akan naik. Kalaupun naik hanya berkisar Rp 18 ribu. Oleh
karena itu Serikat Pekerja dan Serikat Buruh di tingkat Nasional dan Tingkat Daerah sepakat
untuk melakukan mogok daerah dan mogok nasional," tegas Roy.

Roy menerangkan aksi mogok kerja serentak itu akan dilakukan sebelum penetapan Upah
Minimum Tahun 2022 dan di bulan Desember 2022. Aksi mogok kerja terus dilakukan apabila
MK tidak membatalkan UU Cipta Kerja yang dianggap kelompok buruh bertentangan dengan
UUD 1945 dan UU 12 tahun 2011.

"Sebagaimana yang bisa kita lihat dalam fakta-fakta persidangan, semua ahli menyatakan bahwa
metode Omnibus Law tidak dikenal dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang undangan," tukas Roy.

203