Page 202 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 202
Ia menilai PP 36 lebih buruk dari PP 78 soal pengupahan. Pasalnya, jika menggunakan PP 78
kenaikan upah buruh sekitar 6-7 persen sedangkan menggunakan PP 36 kenaikan hanya 3-4
persen.
"2015 sudah buruk kami tolak, dan muncul lagi peraturan yang lebih buruk dalam kenaikan
upah," ujar Irsyad.
Dia berharap, dengan kondisi DIY sebagai daerah istimewa Gubernur DIY dapat menetapkan
formula lain dalam penentuan pengupahan sehingga upah minimum di DIY bisa mencapai
standar minimum kehidupan hidup layak (KHL).
"Tuntutan kami pemerintah tak memakai aturan UU Ciptaker dan PP 36. Yogyakarta sebagai
daerah istimewa harus berani menetapkan upah di luar mekanisme tersebut," ujar dia.
Irsyad menambahkan, kenaikan upah minimum yang layak dapat memperbaiki ekonomi
masyarakat di tengah pandemi Covid-19 sekaligus juga mengurangi kemiskinan serta
mempersempit jurang ketimpangan.
"KHL hitungan buruh di angka sekitar Rp 2,5-3 juta. Akan mendesak merevisi. Langkah litigasi
dan nonlitigasi. Audiensi," ujar dia.
201
