Page 212 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 212
Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memberikan kesejahteraan
kepada para buruh. Namun pemberian kesejahteraan ini harus tetap mengikuti asas keadilan.
Keadilan yang dijunjung inilah yang membuat investasi di Jawa Barat tinggi. Berdasarkan data
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar, realisasi investasi
periode Januari hingga September 2021 adalah Rp107,23 triliun atau naik Rp20,90 triliun dari
periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).
Angka realisasi investasi Jabar sudah mencapai 84,21 persen dari target yang ditetapkan Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yakni Rp127,34 triliun. Dari realisasi investasi yang dicapai,
ada sebanyak 23.749 proyek yang datang ke Jabar berhasil menyerap sebanyak 87.766 tenaga
kerja baru.
Angka ini diprediksi akan terus meningkat menyusul pembangunan yang masih terus dilakukan
di Jawa Barat. Sehingga pembangunan yang dilakukan ini juga diharapkan bisa ikut mengerek
kesejahteraan masyarakat termasuk buruh.
"Sistem ekonomi pembangunan di Jawa Barat kami berharap di masa depan kesejahteraannya
juga maksimal sesuai sila kelima keadilan sosial," ujar Ridwan Kamil acara Konferda ke IX DPD
KSPSI Provinsi Jawa Barat periode 2021-2026 di Hotel Bumi Makmur Indah, Lembang, Kabupaten
Bandung Barat.
Ridwan Kamil juga berharap agar para buruh bisa menjadi mitra strategis dari Pemda Provinsi
Jawa Barat.
"Karena itu SPSI saya doakan lancar di kepemimpinan yang baru akan menjadi mitra yang
strategis terhadap hal-hal yang saya tidak paham," kata Ridwan Kamil.
UMP 2021 Jabar ada di angka Rp1.810.351 dan pada pembahasan 2020 lalu tercatat UMK di 17
kab/kota mengalami kenaikan, sisanya tetap.
Pemda Provinsi Jawa Barat sendiri saat ini sedang menggodog besaran upah minimum (UMP)
2022 yang akan jadi basis penentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Sesuai PP 36 tahun 2021, UMP harus diumumkan paling lambat 21 November dan UMK 30
November 2021. Berbeda dengan tahun lalu, besaran UMP 2022 ditetapkan berdasarkan
instrumen dari BPS yang disampaikan Kementerian Tenaga Kerja ke Gubernur.
(Antara).
211
