Page 215 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 215
Judul Kenaikan UMP Lampung Tahun 2022 Tunggu Persetujuan Gubernur
Nama Media kupastuntas.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kupastuntas.co/2021/11/17/kenaikan-ump-lampung-tahun-
2022-tunggu-persetujuan-gubernur
Jurnalis Siti Khoiriah
Tanggal 2021-11-17 16:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung sampai saat ini masih menunggu persetujuan dari
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terkait dengan ketetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang
akan diterapkan pada tahun 2022 mendatang. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung,
Agus Nompitu mengatakan, berdasarkan surat edaran (SE) dari Kementerian Ketenagakerjaan
setiap Gubernur diminta untuk menaikan UMP 2022 dengan rata-rata sebesar 1,09 persen.
KENAIKAN UMP LAMPUNG TAHUN 2022 TUNGGU PERSETUJUAN GUBERNUR
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung sampai saat ini masih
menunggu persetujuan dari Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terkait dengan ketetapan Upah
Minimum Provinsi (UMP) yang akan diterapkan pada tahun 2022 mendatang.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu mengatakan, berdasarkan surat
edaran (SE) dari Kementerian Ketenagakerjaan setiap Gubernur diminta untuk menaikan UMP
2022 dengan rata-rata sebesar 1,09 persen.
"Kenaikan UMP sudah ada formula nya. Kita sudah usulkan ke Gubernur Lampung dengan
memperhatikan formula yang dijadikan rujukan. Untuk berapa persen kenaikannya kita tunggu
saja ketika gubernur sudah memutuskan," kata Agus saat dimintai keterangan, Rabu
(17/11/2021).
Menurutnya, setelah terbitnya SE tersebut pihaknya bersama dengan dewan pengupahan yang
terdiri dari pengusaha, asosiasi buruh, BPS, akademisi hingga OPD dari sektor terkait langsung
melakukan rapat koordinasi.
"SE tersebut menjadi rujukan karena sudah ada formula dalam provinsi dan daerah menetapkan
UMP masing-masing. Yang dipertimbangkan adalah aspek makro ekonomi daerah dan kondisi
ketenagakerjaan daerah yang dijadikan dasar penetapan," katanya.
214
