Page 219 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 219
Judul Awas! Buruh Jabar Ancam Mogok Kerja jika Kenaikan Upah Tak Sesuai
Nama Media sindonews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://daerah.sindonews.com/read/602135/701/awas-buruh-jabar-
ancam-mogok-kerja-jika-kenaikan-upah-tak-sesuai-1637140317
Jurnalis Arif Budianto
Tanggal 2021-11-17 16:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Buruh yang tergabung dari berbagai organisasi di Jawa Barat mengancam bakal menggelar
mogok kerja, jika kenaikan upah minimum kota (UMK) 2022 tak sesuai aturan yang berlaku.
Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto mengatakan, mogok kerja bakal
dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap UU Cipta Kerja serta tuntutan agar UMK 2022 naik
sebesar 10%.
AWAS! BURUH JABAR ANCAM MOGOK KERJA JIKA KENAIKAN UPAH TAK SESUAI
BANDUNG - Buruh yang tergabung dari berbagai organisasi di Jawa Barat mengancam bakal
menggelar mogok kerja, jika kenaikan upah minimum kota (UMK) 2022 tak sesuai aturan yang
berlaku. Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto mengatakan, mogok
kerja bakal dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap UU Cipta Kerja serta tuntutan agar
UMK 2022 naik sebesar 10%.
"Mogok akan kami lakukan sebelum penetapan UMK tahun 2022 pada bulan Desember 2021.
Mogok akan dinaikan secara nasional dan di Jawa Barat," katanya di Bandung, Rabu
(17/11/2021).
Mengurut dia, buruh menuntut pemerintah untuk menetapkan Upah Minimum Tahun 2022 tidak
menggunakan formula perhitungan PP 36/2021 tentang Pengupahan dengan alasan UU Cipta
Kerja yang diuji secara formil dan materiil di Mahkamah Konstitusi belum ada putusan.
"Kami sedang menunggu jadwal sidang pembacaan putusan, karena PP 36/2021 merupakan
aturan turunan UU Cipta Kerja dan UU nya sedang diuji. Sehingga pemerintah harus
menghormati proses hukum di MK dengan menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja, termasuk
peraturan turunannya sampai adanya putusan MK baik secara formil dan materil," beber Roy.
Kemudian, dia menilai, penetapan upah minimum berdasarkan PP 36/2021 menghilangkan hak
buruh melalui dewan pengupahan. Mestinya, berunding karena semua data-data sudah
218
