Page 220 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 220
diputuskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga fungsi Dewan Pengupahan hanya
legitimasi dan mengamini saja.
"Itu juga bertentangan dengan Konvensi ILO 98 tentang hak berunding bersama dan juga Kepres
107/2004 tentang Dewan Pengupahan. Kemudian, dalam PP 36/2021 mensyaratkan
pertumbuhan ekonomi atau inflasi 3 tahun terakhir sedangkan tidak semua kab/kota menghitung
dan merilis pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan tersebut," beber dia.
Roy menyebut, pihaknya sudah mencoba meminta data-data tersebut ke BPS kabupaten dan
kota, namun BPS menyatakan tidak mempunyai data-data yang dibutuhkan. Namun tiba-tiba
muncul Surat Edaran (SE) Menaker RI tanggal 9 November 2021 mengenai data-data
pertumbuhan ekonomi se-Indonesia.
Pihaknya sangat meragukan data-data yang disampaikan Menaker tersebut, dalam sejarah
pengupahan baru kali ini di Indonesia dalam penetapan Upah Minimum 2022 diatur mengenai
ambang atas dan ambang bawah dalam penetapan upah minimum.
"Kalau penerapan ambang batas dan ambang bawah diterapkan sudah dapat dipastikan upah
buruh beberapa tahun ke depan tidak akan naik, kalau pun naik hanya berkisar Rp18 ribu,"
tandasnya.
(nic).
219
