Page 218 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

MENAKER: UPAH MINIMUM, SALAH SATU INSTRUMEN PENGENTASAN
KEMISKINAN

Liputan.co.id, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penetapan Upah
Minimum (UM) Tahun 2022, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
aturan turunannya PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, bertujuan untuk memberikan
perlindungan kepada pekerja/buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi
tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja.
Kebijakan UM ini, menurut Ida, merupakan salah satu program strategis nasional yang ditujukan
sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta serta mendorong kemajuan
ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing. "UM adalah upah terendah
yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang
dari 1 tahun pada perusahaanyang bersangkutan," kata Ida, dalam temu pers di Kantor
Kemnaker, Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Politikus PKB itu menjelaskan, UM berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan
wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tidak
ada lagi penetapan UM berdasarkan sektor, namun UMS yang telah ditetapkan sebelum 2
November 2020 tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut
telah lebih tinggi.

"Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha," ujar Ida Fauziyah
didampingi Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

Sesuai SE Mendagri 561/6393/SJ perihal penetapan UM tahun 2022 kepada seluruh gubernur,
Ida Fauziyah meminta Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November
2021. Namun mengingat 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapan UMP
harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021. "Dalam menetapkan
UMK, maka harus dilakukan Gubernur paling lambat tanggal 30 November 2021 dan dilakukan
setelah penetapan UMP," katanya.

Ida Fauziyah menegaskan semangat dari formula UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021
adalah untuk mengurangi kesenjangan UM, sehingga terwujud keadilan antar wilayah. Ia menilai
keadilan antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di
masing-masing wilayah.

Ditambahkan Menaker, mencermati UM yang ada saat ini tidak memili korelasi sama sekali
dengan angka rata-rata konsumsi, median upah atau bahkan tingkat penganggurannya.
Contohnya, ada suatu kabupaten dan kota saling bersebelahan namun kabupaten memiliki nilai
UM hampir 2 kali dari kota.

"Ada pula, kabupaten dengan angka pengangguran sangat tinggi dan mayoritas penduduknya
masih bertani, namun karena kabupaten tersebut memiliki wilayah industri sehingga dipaksa
memiliki nilai UMK yang sangat tinggi," ungkapnya.

Kepada media, Ida Fauziyah juga memperkenalkan sekaligus meluncurkan wagepedia, yakni
kanal informasi milik Kemnaker yang dapat diakses oleh seluruh pihak. Melalui wagepedia ini,
publik dapat mengetahui data dan informasi terkait pengupahan secara valid, akurat dan dapat
diakses secara transparan. "Dalam wagepedia tersebut juga terdapat fitur kalkulator upah
minimum, sehingga siapa pun, di mana pun dan kapan pun dapat mengetahui perhitungan nilai
UM tahun 2022. Dengan demikian, data tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alternatif
pengambilan keputusan para stakeholder pengupahan dengan transparan dan akurat,"
imbuhnya.[liputan.co.id].

217