Page 253 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 253
Penetapan UMP ini diharapkan menjadi instrumen pengentasan kemiskinan serta mendorong
kemajuan ekonomi yang adil dan berdaya saing.
Selain itu, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh agar upahnya
tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar tenaga kerja.
"Upah Minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan,"
kata Ida dalam keterangan pers, Selasa, 16 November 2021.
Dia menjelaskan upah minimum (UM) yang ditetapkan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021
hanya berdasarkan wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK).
Dengan demikian, tidak ada lagi penetapan UM berdasarkan sektor (UMS), namun UMS yang
telah ditetapkan sebelum 2 November 2020 tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau
UMP/UMK di wilayah tersebut telah lebih tinggi.
"UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha," terang Ida.
Sesuai SE Mendagri 561/6393/SJ perihal penetapan UM tahun 2022 kepada seluruh Gubernur,
Ida meminta Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat 21 November 2021. Namun
mengingat 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapan UMP harus dilakukan
paling lambat 20 November 2021.
"Dalam menetapkan UMK, maka harus dilakukan Gubernur paling lambat tanggal 30 November
2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP," katanya.
Sebelumnya, Kemenaker memberikan bocoran bahwa ada beberapa daerah yang mengalami
kenaikan UMP. Sebaliknya, ada 4 daerah yang UMP-nya tidak berubah.
Kempat provinsi yang UMP-nya stagnan, yaitu Sumatra Selatan dengan nilai UMP Rp3.144.446,
Sulawesi Utara dengan nilai UMP Rp3.310.723, Sulawesi Selatan dengan nilai UMP Rp3.165.876,
dan Sulawesi Barat dengan nilai UMP Rp2.678.863.
Sementara itu, UMP 2022 tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.453.724.
Sebaliknya, UMP terendah adalah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1.813.011.
Sebagai gambaran, tahun 2022 ketetapan mengenai UMP di 34 provinsi dapat dirangkum sebagai
berikut:
DKI Jakarta: Rp 4.276.349/ Rp 4.410.000 (dengan syarat)
Papua: Rp 3.516.700
Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
Bangka Belitung: Rp 3.230.022
Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
Nangroe Aceh Darussalam: Rp 3.165.030
Papua Barat: Rp 3.134.600
Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
252
