Page 273 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 273
"Dari Kemenaker sendiri menjelaskan jika BPS sebagai satu-satunya wali data nasional yang
merupakan lembaga independen dan kompeten dalam hal penyediaan data-data makro yang
dibutuhkan oleh seluruh pihak yang berkepentingan," katanya.
Adapun penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
ditujukan untuk meminimalkan disparitas antar-wilayah.
"UMP harus diberlakukan di provinsi, dan berlaku bagi seluruh perusahaan di Provinsi Lampung
untuk tenaga yang lebih dari satu tahun, bahkan ada yang bekerja 10 tahun dan 20 tahun harus
dibuat dan wajib hukumnya," kata dia.
272
