Page 275 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

"Ini lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan upah tahunan rata-rata 8-9% dalam lima tahun
terakhir dan dengan demikian dampak inflasi harus minimal," kata Analis Bahana Sekuritas yang
dikaji oleh Satria Sambijantoro, Raden Rami Ramdana, dan Drewya Cinantyan dikutip Rabu
(16/11).

Ketika nilai simulasi kenaikan UMP 2022 yang ditetapkan pemerintah sangat minim, maka
kesempatan unjuk gigi kepala daerah makin kecil. Nantinya kepala daerah atau gubernur yang
bakal menentukan besaran detilnya. Penetapan upah minimum tahun ini menjadi panggung
terakhir bagi gubernur, utamanya untuk menaikkan pamor di depan buruh dengan massa yang
besar.

"Bagi beberapa pemimpin lokal, ini akan menjadi kesempatan terakhir untuk merayu buruh.
Masa kepemimpinan Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo, misalnya, akan berakhir pada 2022
karena pemimpin daerah sementara diangkat sebelum pemilihan serentak pada 2024," katanya.

Tetapi mereka beranggapan tampaknya tidak mungkin pertumbuhan upah provinsi ditetapkan
secara signifikan lebih tinggi dari 1,09%, yang dapat melemahkan indeks daya saing provinsi,
kepercayaan investor, dan tujuan penciptaan lapangan kerja.

Belum lagi ada ancaman dari pemerintah pusat kepada gubernur soal sanksi bila menetapkan
UMP tak sesuai ketentuan. UMP 2022 memakai skema penetapan upah berdasarkan PP No 36
tahun 2021 tentang pengupahan yang mengacu pada UU Cipta Kerja.

Ketika kepercayaan investor terbangun, pemerintah mengklaim tujuan penetapan UMP tahun ini
untuk mempersempit kesenjangan upah dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini terlihat dari
provinsi tetangga namun angka upah minimumnya sangat berbeda secara signifikan.

"Beberapa kabupaten saat ini memiliki upah minimum yang terlalu tinggi karena ketergantungan
mereka yang tinggi pada komoditas atau kawasan industri, sementara yang mengandalkan
pertanian atau pertanian dasar tertinggal. Saat ini, Jakarta memiliki upah minimum nasional
tertinggi (Rp 4,45 juta) sementara Jawa Tengah memiliki yang terendah (Rp1.81 juta),"
sebutnya.

Dari tabel yang disajikan Bahana, umumnya provinsi di Jabar memiliki UMP di atas rata-rata
nasional. Selain itu, compound annual growth rate (CAGR) dengan persentase termasuk yang
tertinggi atau di atas 6%. Contohnya di DKI Jakarta yang di tahun 2016 UMP-nya hanya Rp 3
jutaan awal atau tepatnya Rp 3,1 juta maka tahun ini sudah mencapai Rp 4,42 juta.(hoi/hoi).

274