Page 341 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Menaker Ida melanjutkan, pengaturan upan pada usaha mikro dan kecil dikecualikan dari
ketentuan upah minimum. Upah pada usaha mikro dan kecil disepakati antara pekerja atau buruh
dengan pengusaha. Terdapat pengaturan upah terendah yang dapat disepakati pada Usaha
Mikro dan Kecil. "Yaitu sekurang-kurangnya sebesar 50% dari rata-rata konsumsi atau 25% di
atas garis kemiskinan," jelasnya.

Menaker Ida melanjutkan, penetapan upah minimum yang tidak sesuai dengan peraturan
perundangan berpotensi menurunkan Indeks daya saing Indonesia khususnya pada aspek
kepastian hukum. Kemudian, menurunnya kepercayaan investor terhadap sistem hukum
Indonesia

"Apabila ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan maka akan berpotensi terhambatnya perluasan
kesempatan kerja baru, terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses
produksi), memicu terjadinya PHK dan mendorong terjadinya relokasi dari lokasi dari lokasi yang
memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah," jelasnya.

Selain itu, pengenaan upah yang lebih tinggi dibanding ketentuan akan mendorong tutupnya
perusahaan, khususnya pada situasi pandemi Covid-19 saat ini. "Kemudian juga mempersempit
ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan struktur dan skala upah," tandas Menaker Ida.

340