Page 343 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 343

'UM dimaksudkan sebagai perlindungan kepada pekerja atau buruh agar upahnya tidak dibayar
              terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja," kata Ida.
              Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan ditujukain
              untuk  meminimalkan  disparitas  antar-wilayah.  Hal  tersebut  diungkap  oleh  Direktur  Jenderal
              Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
              (Kemnaker) Indah Anggoro Putri.

              "Jadi  filosofi  upah  minimum  dari  PP  36  itu  sebenarnya  adalah  keseimbangan  yang  akhirnya
              meminimalisir  disparitas  atau  kesenjangan  antar  wilayah,"  jelas  Indah  dalam  diskusi  virtual
              penetapan upah minimum 2022, seperti dikutip Kantor Berita Antara, Senin (15/11/2021).

              Penetapan upah minimum dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan di daerah yang kisaran
              upahnya masih di bawah rata-rata nilai kebutuhan konsumsi. Sementara itu, anggota Dewan
              Pengupahan Nasional dari unsur pakar, Joko Santosa, mengatakan bahwa PP Nomor 36/2021
              ditujukan untuk mewujudkan keadilan antarwilayah di Indonesia.
              "Upah minimum yang saat ini ditujukan untuk adil antarwilayah. Jadi semua wilayah itu akan
              dikerucutkan di dalam batas atas dan batas bawah melalui mekanisme penerapan upah minimum
              oleh pemerintah," katanya.

              Dikutip dari materi Seminar Penetapan Upah Minimum 2022 milik Direktur Jenderal Pembinaan
              Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  Kemnaker  Indah  Anggoro  Putri,  jika
              dihitung berdasarkan data BPS maka rata-rata penyesuaian UMP 2022 sebesar 1,09%.

              UMP 2022 terendah dibukukan oleh Jawa Tengah dengan besaran Rp 1.813.011. Sedangkan
              UPM tertinggi dicatatkan oleh DKI Jakarta dengan nilai Rp 4.453.724. Dari 34 Provinsi, empat
              Provinsi yang Nilai UM Tahun 2021 lebih tinggi dari Batas Atas Upah Minimum, sehingga UM
              Thhun 2022 ditetapkan nilainya sama dengan upah minimum tahun 2021.Keempat provinsi itu
              adalah Sumatra Selatan (Rp 3.144.446), Sulawesi Utara (Rp 3.310.723), Sulawesi Selatan (Rp
              3.165.876), dan Sulawesi Barat (Rp 2.678.863). (Uputan6.com)






































                                                           342
   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348