Page 348 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Sebelumnya, UMP Aceh 2021 sebesar Rp 3,16 juta. Buruh meminta agar UMP tahun depan naik
menjadi Rp 3,52 juta. Ketua Aliansi Buruh Aceh Saifulmar menyebutkan kenaikan Rp1.400 itu
sebagai bentuk pelecehan kepada buruh.

"Dari hasil survei KHL rata-rata Rp 3,520 juta. Sementara, hasil kesepakatan dewan pengupahan
Aceh yang diterapkan melalui PP 36/2021, maka kenaikannya sangat rendah, itu kami sebut UMP
pelecehan, karena cuma Rp1.400 naiknya," kata Saifulmar usai menggelar aksi damai di Depan
Masjid Baiturrahman Banda Aceh, Rabu (17/11).

Untuk itu, pihaknya mendorong Pemerintah Aceh tidak menggunakan PP Nomor 36 untuk
merumuskan upah di Aceh. pasalnya, Aceh memiliki Qanun Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun
2014 yang merupakan produk hukum turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh.

"Kita kan punya qanun, harusnya Pemerintah Aceh menggunakan itu untuk merumuskan UMP,
jadi tidak berdasarkan PP," kata Saifulmar.
Jika kenaikan UMP Aceh 2022 tetap Rp1.400, pihaknya akan menuntut Pemerintah Aceh ke
pengadilan karena tidak mengakomodasi tuntutan buruh, dan tidak berpedoman pada qanun
Aceh dalam merumuskan UMP.

"Jika tidak digubris tuntutan ini, akan kami meja hijaukan kalau memang sudah dipergubkan
UMP 2022 yang naik Rp1.400. Kami ingin pekerja di Aceh ini bisa sejahtera," katanya.

Sementara itu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Aceh Mawardi
mengatakan tuntutan buruh untuk menaikkan UMP sesuai KHL versi mereka sangat masuk akal.
Pasalnya, UMP Aceh selama ini masih rendah.

"Itu logis aja. Apapun itu menyangkut dengan tuntutan keadilan. Mereka ini juga merasakan
selama ini, merasakan nilai UMP kita masih rendah. Tapi pemerintah sudah menyikapi dan ini
kita sudah bahas," ujarnya singkat.

Sebagai informasi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengharuskan gubernur di
masing-masing provinsi untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP)
2022 paling lambat pada 20 November 2021.

347