Page 353 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 353
Judul Buruh Jabar Ancam Mogok Jika Upah Dihitung dengan PP 36/2021
Nama Media republika.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/r2pgad354/buruh-jabar-ancam-
mogok-jika-upah-dihitung-dengan-pp-362021
Jurnalis Bayu Hermawan
Tanggal 2021-11-17 14:18:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Buruh di Jawa Barat (Jabar) menuntut pemerintah agar dalam menetapkan Upah Minimum
Tahun 2022 tidak menggunakan formula perhitungan PP 36/2021 tentang Pengupahan. Karena,
menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto, UU Cipta Kerja yang
diuji secara formil dan materiil di Mahkamah Konstitusi belum ada putusannya.
BURUH JABAR ANCAM MOGOK JIKA UPAH DIHITUNG DENGAN PP 36/2021
BANDUNG -- Buruh di Jawa Barat (Jabar) menuntut pemerintah agar dalam menetapkan Upah
Minimum Tahun 2022 tidak menggunakan formula perhitungan PP 36/2021 tentang
Pengupahan. Karena, menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto,
UU Cipta Kerja yang diuji secara formil dan materiil di Mahkamah Konstitusi belum ada
putusannya.
"Kita sedang menunggu jadwal sidang pembacaan putusan, karena PP 36/2021 merupakan
aturan turunan UU Cipta Kerja dan UU nya sedang diuji, sehingga pemerintah harus
menghormati proses hukum di MK dengan menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja," ujar Roy Jinto
kepada wartawan, Rabu (17/11).
Roy mengatakan, termasuk peraturan turunannya harus menunggu sampai adanya putusan MK
baik secara formil maupun materil. Kemudian, penetapan upah minimum berdasarkan PP
36/2021 menghilangkan hak buruh melalui dewan pengupahan untuk berunding.
"Karena semua data-data sudah diputuskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga fungsi
Dewan Pengupahan hanya legitimasi dan mengamini saja," katanya.
Hal tersebut, kata dia, bertentangan dengan Konvensi ILO 98 tentang Hak Berunding Bersama
dan juga KEPRES 107/2004 tentang Dewan Pengupahan, dalam PP 36/2021 mensyaratkan
pertumbuhan ekonomi atau inflasi kab/kota 3 tahun terakhir. Padahal, tidak semua kab/kota
menghitung dan merilis pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan tersebut.
352
