Page 354 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

"Jauh-jauh hari kita teman-teman di kabupaten/kota sudah mencoba meminta data-data
tersebut ke BPS kab/kota.
Namun, kata dia, BPS menyatakan tidak mempunyai data-data yang dibutuhkan tiba-tiba muncul
Surat Edaran (SE) menaker RI tanggal 9 Nopember 2021 mengenai data-data pertumbuhan
ekonomi se-Indonesia.

"Kami sangat meragukan data-data yang disampaikan Menaker tersebut, dalam sejarah
pengupahan baru kali ini di Indonesia dalam penetapan Upah Minimum 2022 diatur mengenai
ambang atas dan ambang bawah dalam penetapan upah minimum," paparnya.

Roy Jinto menjelaskan, kalau penerapan ambang batas dan ambang bawah diterapkan, maka
sudah dapat dipastikan upah buruh beberapa tahun kedepan tidak akan naik. Kalaupun naik,
hanya berkisar Rp 18 ribu.

"Oleh karena itu Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditingkat Nasional dan Tingkat Daerah sepakat
untuk melakukan Mogok Daerah dan Mogok Nasional," katanya.

Selain itu, kata dia, buruh pun memberikan beberapa tuntutan. Pertama, meminta Mahkamah
Konstitusi (MK) membatalkan UU Cipta Kerja. Kedua, menetapkan Upah Minimum Tahun 2022
sebesar 10 persen.

"Mogok akan kita lakukan sebelum penetapan Upah Minimum Tahun 2022," katanya.

Roy menegaskan, di bulan Desember 2022 apabila MK tidak membatalkan UU Cipta Kerja, maka
buruh akan mogok nasional. Karena, buruh menilai bertentangan dengan UUD 1945 dan UU 12
tahun 2011 sebagaimana yang bisa dilihat dalam fakta-fakta persidangan. Semua ahli
menyatakan bahwa Metode Omnibus Law tidak dikenal dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang undangan.
"Kami akan mogok nasional dan mogok Daerah. Ini terpaksa kami lakukan karena pemerintah
memaksakan kehendak untuk mendegradasi hak-hak kaum buruh," katanya.

353