Page 340 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Judul Menaker: Upah Minimum Buruh di Indonesia Terlalu Tinggi
Nama Media Koran Solo
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg3
Jurnalis *
Tanggal 2021-11-17 14:27:00
Ukuran 254x316mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 13.970.000

News Value Rp 41.910.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

MENAKER: UPAH MINIMUM BURUH DI INDONESIA TERLALU TINGGI
Serikat buruh kembali menuntut kenaikan upah minimum pada 2022. Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziah mengatakan kondisi upah minimum di Indonesia saat ini terlalu tinggi. Tingginya
upah minimum ini menyebabkan pengusaha sulit menjangkaunya. Hal ini diukur dengan suatu
metode yang disebut Kaitz Indeks.

'Terdapat suatu metode yang secara ntemasional di gunakan untuik mengukur tinggi rendahnya
suatu upah minimum di suatu wilayah, yaitu dengan membandingkan besaran upah minimum
yang berlaku dengan median upahnya [Kaitz Index ]," katanya di Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah sudah melebihi median upah.
Indonesia bahkan menjadi satu-satunya negara dengan Kaitz Index lebih besar dari 1, di mana
idealnya berada pada kisaran 0,4 sampai dengan 0,6. "Kondisi upah minimum yang terlalu tinggi
tersebut menyebabkan sebagian besar pengusaha tidak mampu menjangkaunya dan akan
berdampak negatif terhadap implementasinya di lapangan," jelas Menaker.

Hal tersebut, kata Ida, sudah sangat terlihat yaitu dengan upah minimum dijadikan upah efektif
oleh pengusaha sehingga konsekuensi upah cenderung hanya mengikuti upah minimum tanpa
didasari oleh kinerja individu.

"Hal ini juga yang kemudian membuat teman-teman serikat pekerja atau serikat buruh lebih
cenderung menuntut kenaikan upah minimum dibandingkan membicarakan upah berbasis
kinerja atau produktivitas," tandasnya.
Kendati menunjukkan kepedulian terhadap kesulitan pengusaha dalam memenuhi upah
minimum buruh, Menaker Ida Fauziah mengemukakan ancaman sanksi pidana kepada
pengusaha yang tidak membayar upah sesuai ketentuan upah minimum. BaiK itu upah minimum
provinsi (UMP) maupun upah minimum kota (UMK).
Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja saat ini sudah tidak ada lagi penangguhan upah
minimum sehingga seluruh perusahaan wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar
upah minimum 2022 atau sebesar upah minimum sektor (UMS) yang masih berlaku. "Bagi
perusahaan yang membayar upah di bawah UM dikenakan sanksi pidana," kata Menaker Ida
dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (16/11/2021).

339