Page 38 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Meski begitu, pertimbangan hasil pembahasan tersebut sudah sesuai kesepakatan dan tak
menjadikan polemik antara kedua belah pihak yakni asosiasi pengusaha dan serikat pekerja.
Menurutnya, pendekatan yang dilakukan merupakan harmonisasi dalam rangka menciptakan
iklim kondusifitas bagi investasi, perkembangan, dan pembangunan Kota Jogja ke depan. "Ya,
kalau terlampau tinggi nanti investor nggak ada yang masuk. Tapi, kalau terlalu rendah, ya
bahaya juga siapa yang mau kerja di sini nanti," tambahnya.

Sementara itu Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KSPSI DIJ, Irsad Ade Irawan
menyatakan kenaikan UMP yang lebih layak sebenarnya bisa memperbaiki kondisi ekonomi
masyarakat DIJ. Diketahui selama pandemi Covid-19, banyak masyarakat DIJ yang mengalami
penurunan secara ekonomi."Kalau menurut kami KHL yang layak itu ya sekitar Rp 2,5 juta sampai
Rp 3 juta rupiah, harusnya UMP DIJ ada di angka itu," tandasnya.

Dia menyayangkan Pemprov DIJ yang tetap menggunakan PP Nomor 36/2021 sebagai acuan
penentuan UMP. Menurut Irsad, aturan terbaru pemerintah tersebut menghapuskan survei
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menggambarkan biaya kebutuhan hidup dan kondisi
masyarakat DIJ secara riil.Di sisi lain, serikat pekerja juga telah melakukan penghitungan KHL
secara mandiri.

Menurut dia, besaran UMP DIJ dengan mempertimbangkan KHL adalah Kota Jogja sebesar Rp
3.067.048; Sleman Rp 3.031.576; Bantul Rp 3.030.625; Kulonprogo Rp 2.908.031; dan
Gunungkidul Rp 2.758.281. "Mandat konstitusi itu kan setiap orang dapat pekerjaan dan hidup
yang layak. Hidup layak salah satunya bisa mencukupi KHL. DIJ arus berani menetapkan upah
di luar mekanisme tersebut," jelasnya.

Menurutnya, PP Nomor 36/2021 juga menghapus peran serikat. Karena penentuan upah
minimum hanya ditentukan oleh kondisi perekonomian daerah. Di antaranya adalah data
pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). "Dewan cuma menambah,
mengurang, dan membagi. Kalau seperti itu saja lebih baik Dewan Pengupahan dibubarkan saja
yang menghitung itu PNS di Disnakertrans menggunakan kalkulator," ketusnya.

(kur/wia/pra).

37