Page 35 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 35

nilai PE atau inflasi Provinsi di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, seluruh pihak sudah
              seharusnya mempedomani PP 36/2021 dalam rangka penetapan UM," katanya saat dihubungi
              Republika.co.id, Rabu (17/11).

              Kemudian, ia melanjutkan dalam menyikapi rencana aksi buruh atas kenaikan UM tahun 2022.
              Pihaknya akan melakukan sosialisasi terkait penetapan UM tahun 2022 berdasarkan PP 36/2021
              secara lebih masif. Lalu, menjelaskan filosofi dan dasar penetapan UM seperti pemberlakuan UM
              bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang 1 tahun.

              "Kami  juga  jelaskan  pengenalan  kanal  informasi  pengupahan  (Wagepedia)  serta  urgensi
              penerapan struktur dan skala upah dan pengupahan berbasis produktivitas," ujarnya.

              Putri  menambahkan,  akan  melakukan  koordinasi  dengan  kepala  dinas  yang  membidangi
              ketenagakerjaan  provinsi  dan  Kabupaten/Kota  serta  dewan  pengupahan  daerah  dan
              melaksanakan dialog dengan Depenas dan BP LKS Tripnas.

              "Kami  juga  melakukan  koordinasi  dengan  BPS,  Kemendagri,  Kepala  Daerah  dan
              Kementerian/Lembaga terkait," katanya.

              Sumber: Republika.





















































                                                           34
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40