Page 32 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Padahal ada sejumlah sektor usaha yang sejatinya punya pertumbuhan usaha di atas angka
tersebut. Misalnya rumah sakit, telekomunikasi, dan sektor pertanian.
Karena itulah KSBSI akan menggelar aksi nasional pada 19-26 November 2021 untuk meminta
kepastian pelaksanaan upah minimum hanya kepada buruh dengan masa kerja di bawah 12
bulan.

"Bagi pekerja dengan masa kerja di atas 12 bulan harus dirundingkan secara bipartit
menggunakan struktur upah agar daya beli buruh terjaga," katanya, Rabu (17/11).

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar berharap gubernur tidak
terpaku dengan angka yang disebut Kemnaker dan melihat kondisi wilayahnya sehingga bisa
menaikkan upah pada taraf yang wajar.

Namun, bila akhirnya angka kenaikan upah yang ditetapkan sesuai dengan perhitungan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021 tentang Pengupahan, maka dia mendesak
pemerintah memberikan insentif kepada buruh, seperti melanjutkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU). Selain itu pemerintah harus memastikan pembayaran upah minimum oleh perusahaan
tidak lebih rendah dari UMP.

"Selama ini banyak buruh yang mengeluh dan melaporkan perusahaan membayar upah dibawah
upah minimum tapi tak ada sanksi dari Kemnaker, sehingga posisi buruh selalu kalah," ujar dia.

Sesuai aturan
Lain buruh, lain pula pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap gubernur
dapat melaksanakan regulasi yang berlaku mengenai mekanisme penentuan UMP tahun 2022.

"Kami mendukung sepenuhnya pelaksanaan dari PP No 36/2021 intinya itu. Menurut kami
formulanya sudah lepat.

Jadi enggak bisa gubernur bikin keputusan sendiri yang melanggar regulasi, harus sesuai
regulasi," kata Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Apindo Rabu (17/11).

Vice CEO PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto sepakat soal pengaturan upah minimum
berdasarkan PP No 36/2021. "Kami sesuaikan dengan aturan pemerintah di PP No 36/2021ujar
dia.
Sumber: Kemnaker dan Riset KONTAN

31