Page 29 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mendukung keputusan
pemerintah menaikkan upah minimum 2022 sebesar l,09 persen.
Menurutnya, kenaikan upah minimum tersebut sudah adil. Karena, mengacu kepada Undang-
Undang (UU) Nomor ll Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diturunkan melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Kenaikan upah minimun 2022 sudah paling adil karena di situ ada faktor rata-rata konsumsi
rumah tangga." ujar Hariyadi di Jakarta, kemarin.

Bos Sahid Grup ini menilai. kenaikan upah minimum 2022 sebesar 1.09 persen juga
mempertimbangkan tingkat pengangguran terbuka, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Formula
yang digunakan dalam penetapan upah minimum 2022 juga sudah tepat.

"Parameternya sudah lengkap. Seperti rata-rata konsumsi rumah tangga dari BPS (Badan Pusat
Statistik) itu angka yang riil. Angka yang benar-benar dikumpulkan dari seluruh survei " katanya.

Ekonom Indef Tauhid Ahmad meminta pemerintah terang-terangan membuka cara menghitung
kenaikan UMP 2022 yang cuma setara inflasi itu.

Menurutnya, meski kondisi ekonomi Indonesia masih dalam proses pemulihan, tapi bukan alasan
pemerintah untuk menetapkan rata-rata kenaikan upah yang cuma setara inflasi.

"Apalagi, kondisi ekonominya diproyeksi membaik dari tahun ini," kata Tauhid.

Karena itu, Tauhid meminta pemerintah tidak menutup mata atas pertumbuhan positif dari
beberapa sektor usaha, seperti kesehatan dan telekomunikasi.

Menurutnya, rata-rata penumbuhan sektor usaha mencapai tiga persen, maka kenaikan upah
buruh tidak bisa hanya satu persen.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan, tenggat waktu penetapan
UMP kepada para gubernur paling lambat tanggal 21 November 2021.

Ida menegaskan, gubernur harus segera menetapkan UMK paling lambat 30 November 2021.
Tentunya dilakukan setelah penetapan UMP.
Sekadar informasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang pengupahan. Berlandaskan aturan tersebut, diproyeksikan rata-rata kenaikan upah
minimum pada tahun 2022 hanya 1,09 persen. Aturan itu juga memuat adanya batas bawah
dan batas atas pada upah minimum.

UMP 2022 tertinggi adalah DKI Jakarta, yakni Rp 4.4 juta dengan perbandingan UMP terendah
di Jawa Tengah Rp 1,8.

Kenaikan UMP 1 persen tersebut membuat serikat buruh melayangkan tuntutan. Sebab, selama
periode 2017-2020. upah minimum selalu naik di atas angka 8 persen. Kemudian saat pandemi
Covid-19. UMP naik 3 persen. KP J

28