Page 40 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

PAKAR UGM SEBUT RATA-RATA KENAIKAN UMP 1,09 PERSEN TERENDAH
SEPANJANG SEJARAH
Pakar ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjuddin Noer Effendi
mengatakan rata-rata kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2022 sebesar 1,09 persen
sangat tidak layak. Pasalnya, angka tersebut dianggap terlampau rendah.

"Menurut saya, ini jangan-jangan terendah sepanjang sejarah, kenaikan upah minimum buruh.
Kalau kita buka kok rasanya belum pernah sekitar 1 persen. Kalau upah minimum di Jogja Rp
1,4 juta, naiknya cuma Rp 14 ribu ya. Kalau di Jakarta Rp 4,5 juta, berarti kenaikan Rp 45 ribu.
Menurut hemat saya itu sangat tidak layak," ujar dia.

Upah minimum, kata Tadjuddin, seharusnya menjadi pengaman sosial agar pekerja tidak jatuh
miskin. Sehingga, dalam menetapkannya, pemerintah harus juga menetapkan garis kemiskinan.
Selanjutnya, masukkan pula inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta rata-rata konsumsi, rata-
rata anggota rumah tangga, dan anggota rumah tangga yang bekerja.
"Kalau pakai itu tidak akan mungkin hanya satu persen," ujar Tadjuddin. Ia mengatakan
kenaikan yang sangat rendah itu secara akal sehat pun tidak masuk akal. Apalagi kalau merujuk
kepada Undang-undang Cipta Kerja yang menyebut daya beli dan kondisi pekerja harus menjadi
dasar penentuan upah.
Namun demikian, ia menyarankan agar buruh tidak melakukan mogok kerja karena hanya akan
merugikan bagi semua pihak. Tadjuddin mengatakan sebaiknya pemerintah menengahi
kepentingan semua pihak dan membuka semua data secara terang benderang dengan kepala
dingin. Dengan demikian, persoalan upah minimum tak terus menjadi perkara tahunan di
Indonesia.

"Katanya UU Cipta Kerja mau undang investor tapi ini malah jadi kabur. Kalau saling terbuka kan
orang tahu, jadi investor masuk nyaman," ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan rata-rata kenaikan upah
minimum provinsi sebesar 1,09 persen. Hal itu berdasarkan simulasi dari data Badan Pusat
Statistik.

"Ini rata-rata nasional. Tentu sekali lagi kita tunggu para gubernur. Data BPS sudah kami
sampaikan ke para gubernur. Nanti pada saatnya gubernur akan menetapkan. Tapi simulasi
secara nasional itu kenaikannya 1,09 persen," kata Ida dalam konferensi pers virtual Selasa, 16
November 2021.

Proyeksi upah layak itu didasari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
aturan turunannya yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ida memastikan bahwa
gubernur harus menetapkan UMP paling lambat 20 November 2021. "Karena 21 November
merupakan hari libur nasional maka penetapannya harus dilakukan paling lambat satu hari
sebelumnya, yaitu tgl 20 November 2021," kata Ida.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal
Telegram "Tempo.co Update". Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu
meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

39