Page 388 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 388
Kemudian dari pihak asosiasi dan pengusaha sendiri,A Provinsi Riau pada dasarnya tidak ingin
keluar dari regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan berdasarkan surat
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tanggal 9 November 2021 tentang
penyampaian data perekonomian dan ketenagakerjaan dalam penetapan upah minimum pada
Tahun 2022. Pihaknya menyetujui kenaikan UMP pada tahun 2022 sebesar 1,73 persen.
"Akan tetapi, pada prinsipnya kami menyetujui kenaikan upah minimum provinsi pada tahun
2022 sebesar 50 ribu rupiah atau 1,73 persen dengan nilai 2.938.564 rupiah," ujarnya.
Selain itu, Edy juga menyampaikan bahwasanya dengan telah disetujuinya kenaikan UMP ini
sudah didapatkan sebuah kesepakatan baik dari pihak serikat pekerja buruh dengan pihak
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang ada di Provinsi Riau.
Menurutnya, dengan begitu unsur serikat pekerja dan serikat buruh dapat menerima tawaran
dari asosiasi Apindo Provinsi Riau dengan kenaikan UMPA untuk Tahun 2022 sebesar 1,73 persen
dengan nilai 50 ribu rupiah.
"Hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Riau bahwasanya berdasarkan atas kesepakatan
kedua belah pihak yang dengan ini diputuskan UMP Riau Tahun 2022 sebesar 2.938.564 dengan
kenaikan 1,73 persen," imbuhnya.
Ia menambahkan hasil penetapan ini akan dilaporkan kepada Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar
untuk ditetapkan SK pengesahannya.
"Hasil ini akan kita tetapkan melalui penetapan Gubernur sebelum tanggal 21 November
mendatang dan kami juga sudah menyurati Kabupaten/Kota untuk bisa menindaklanjutinya
dengan cepat," tutupnyae.
(Media Center Riau/nb).
387
