Page 384 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 384

Judul               UMP Hanya Naik 1 Persen, Buruh Siap Mogok Kerja
                Nama Media          harianjogja.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://news.harianjogja.com/read/2021/11/17/500/1088489/ump-
                                    hanya-naik-1-persen-buruh-siap-mogok-kerja
                Jurnalis            Restu Wahyuning Asih
                Tanggal             2021-11-17 13:37:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi perusahaan yang membayar upah di
              bawah upah minimum akan dikenai sanksi pidana



              Ringkasan
              Menaker Ida Fauziyah menyampaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2022 hanya akan
              naik 1 persen saja. Hal tersebut ia sampaikan pada Selasa (16/11/2021). Ida menyebutkan, UMP
              2022 rata-rata hanya naik sebesar 1,09 persen. Padahal sebelumnya, para buruh sepakat untuk
              menuntut adanya kenaikan UMP sebesar 10 persen.



              UMP HANYA NAIK 1 PERSEN, BURUH SIAP MOGOK KERJA

              Harianjogja.com, SOLO - Menaker Ida Fauziyah menyampaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)
              di  tahun  2022  hanya  akan  naik  1  persen  saja.  Hal  tersebut  ia  sampaikan  pada  Selasa
              (16/11/2021).
              Ida menyebutkan, UMP 2022 rata-rata hanya naik sebesar 1,09 persen. Padahal sebelumnya,
              para buruh sepakat untuk menuntut adanya kenaikan UMP sebesar 10 persen.

              Kendati demikian, Ida menyampaikan dengan tegas kepada perusahaan bahwa tak boleh ada
              lagi penangguhan pembayaran gaji kepada karyawan.

              Penetapan  UMP  juga  akan  menunggu  keputusan  masing-masing  Gubernur  paling  lambat  20
              November 2021. Sementara untuk UMK ditetapkan paling lambat 30 November 2021.

              Ida  menyampaikan  bahwa  perusahaan  bisa  dikenai  pidana  jika  memberikan  upah  di  bawah
              ketetapan UMP atau UMS di tahun sebelumnya.




                                                           383
   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389