Page 381 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

BURUH SIAP TURUN KE JALAN: UMP 2022 LEBIH BURUK DARI ZAMAN ORBA,
RAKYAT DIPAKSA TERUS MISKIN!
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan rata-rata kenaika upah minimum
provinsi (UMP) 2022 sebesar 1,09 persen. Jauh dari tuntutan asosiasi buruh yang meminta 10
persen. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam keterangan pers Selasa kemarin
menolak penetapan UMP tersebut. KSPI menyebut UMP yang ditetapkan pemerintah tersebut
lebih rendah jika dibandingkan pada era Orde Baru.

"Pemerintah lebih memberikan proteksi kepada kalangan pengusaha atau pemilik modal
dibandingkan memberikan pelindungan kepada kaum pekerja/buruh, atau pegawai," kata Ketua
KSPI, Said Iqbal.

KSPI beralasan penerapan batas atas dan batas bawah upah yang menurutnya tidak diatur di
dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja atau disebut Omnibus
Law.
"Formula kenaikan upah minimum batas bawah dan batas atas tidak dikenal di dalam Omnibus
Law UU Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden dan DPR RI. Kedua, upah minimum adalah
safety net atau jaring pengaman. Dalam Konvensi ILO, upah minimum merupakan jaring
pengaman. Saya tidak pernah menemukan satu negara di seluruh dunia istilah batas bawah dan
batas atas dalam penetapan upah minimum," katanya.

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Pasal 26 ayat
2 tertulis bahwa penyesuaian nilai upah minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara
batas atas dan batas bawah upah minimum di masing-masing wilayah.

Senada dengan KSPI, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) juga menolak
penetapan UMP versi pemerintah. Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menyitir PP Nomor
36 tahun 2021, mengatakan kenaikan UMP 2022 tertinggi adalah di DKI Jakarta menjadi sebesar
Rp 4.453.724 dari sebelumnya tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,548 atau naik sebesar Rp
37.538.

Sedangkan kenaikan terendah UMP tahun 2022 adalah di Jawa Tengah menjadi sebesar Rp
1.813.011, atau hanya naik sebesar Rp 14.032 dibanding UMP tahun 2021 sebesar Rp
1.798.979,00.

"Artinya dengan kenaikan UMP tahun 2022 tertinggi hanya sebesar Rp 37.538 dan kenaikan
terendah adalah hanya naik Rp 14.032, ini sangat memalukan di tengah kondisi rakyat yang
semakin sulit dan daya beli masyarakat yang semakin rendah. Rakyat dipaksa untuk terus
miskin," kata Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis Rabu.

Padahal, pada 2020, kata Mirah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah memutuskan untuk
tidak menaikkan upah minimum tahun 2021, dengan hanya berdasarkan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada
Masa Pandemi Covid-19.

Dengan demikian, Mirah mengatakan adanya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan PP
Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, semakin membuktikan bahwa Pemerintahan Joko
Widodo memberikan karpet merah kepada pengusaha dan tidak berpihak pada pekerja dan
rakyat Indonesia. Untuk itu, Aspek Indonesia sebagai federasi serikat pekerja afiliasi KSPI,
mendukung penuh rencana mogok nasional secara konstitusional untuk menolak penetapan UMP
2022 tersebut. "Karena tidak manusiawi dan ini semakin membuktikan bahwa Pemerintah tidak
mampu memberikan kehidupan yang layak kepada rakyatnya," ujar Mirah Sumirat.

380