Page 489 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 489

UMP 2022 NAIK DI BAWAH RP 40.000, KSPI DAN AFILIASINYA BERENCANA
              MOGOK NASIONAL

              Serikat buruh protes keras atas rencana upah minimum provinsi (UMP) yang hanya akan naik
              dengan rata-rata nasional 1,09 persen pada 2022 mendatang.

              Dengan kenaikan yang jauh dari signifikan ini, mogok nasional sangat mungkin dilakukan. Hal
              itu diungkapkan oleh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat.
              "ASPEK  Indonesia  sebagai  federasi  serikat  pekerja  afiliasi  KSPI  (Konfederasi  Serikat  Pekerja
              Indonesia)  mendukung  penuh  rencana  KSPI  yang  akan  melakukan  mogok  nasional  secara
              konstitusional untuk menolak penetapan UMP 2022 yang tidak manusiawi," ungkap Mirah melalui
              keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (17/11/2021).
              "Ini semakin membuktikan bahwa pemerintah tidak mampu memberikan kehidupan yang layak
              kepada rakyatnya," ia menambahkan.

              Mirah menyatakan, protes keras terhadap pemerintah yang menetapkan kenaikan UMP 2022
              berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan,  yang
              merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

              Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

              Daftarkan email Peraturan itu dianggap justru bertentangan dengan UU Cipta Kerja. Padahal,
              UU Cipta Kerja sudah menunjukkan posisi yang tidak menguntungkan bagi kalangan buruh dan
              pro-pengusaha.

              "Dalam UU Cipta Kerja kenaikan upah minimum dihitung hanya berdasar variabel pertumbuhan
              ekonomi  atau  inflasi  (bukan  akumulasi).  Namun,  dalam  PP  No.  36  Tahun  2021  tentang
              Pengupahan, ada tambahan formula baru yang ditetapkan sepihak oleh Pemerintah, yang tidak
              diatur dalam UU Cipta Kerja, yaitu penyesuaian nilai upah minimum ditetapkan dalam rentang
              nilai batas atas dan batas bawah," kritik Mirah.

              Ia menjelaskan, nilai batas atas upah minimum dihitung berdasarkan rata-rata konsumsi per
              kapita, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota rumah
              tangga yang bekerja pada setiap rumah tangga.

              Sementara itu, nilai batas bawah upah minimum dihitung dari batas atas upah minimum dikalikan
              50 persen.

              Hasil perhitungan itu, kenaikan UMP tertinggi terjadi di DKI Jakarta. Kenaikannya pun hanya Rp
              37.538 dibandingkan UMP 2021. Di Jawa Tengah, hasil perhitungan yang sama menunjukkan
              bahwa UMP 2022 hanya naik Rp 14.032 dibandingkan tahun lalu.

              "Formula baru rentang nilai batas atas dan batas bawah dalam PP No. 36 tahun 2021 inilah yang
              membuat kenaikan upah minimum 2022 hasilnya justru di bawah inflasi ataupun pertumbuhan
              ekonomi. Padahal berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi tertinggi
              didapat oleh Maluku Utara dengan kenaikan 12,76 persen. Inflasi tertinggi Bangka Belitung 3,29
              persen," tambah Mirah.
              "Ini sangat memalukan di tengah kondisi rakyat yang semakin sulit dan daya beli masyarakat
              yang semakin rendah. Rakyat dipaksa untuk terus miskin. Apalagi pada tahun 2020 yang lalu,
              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum
              tahun 2021," tutupnya.

                                                           488
   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494