Page 489 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 489
UMP 2022 NAIK DI BAWAH RP 40.000, KSPI DAN AFILIASINYA BERENCANA
MOGOK NASIONAL
Serikat buruh protes keras atas rencana upah minimum provinsi (UMP) yang hanya akan naik
dengan rata-rata nasional 1,09 persen pada 2022 mendatang.
Dengan kenaikan yang jauh dari signifikan ini, mogok nasional sangat mungkin dilakukan. Hal
itu diungkapkan oleh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat.
"ASPEK Indonesia sebagai federasi serikat pekerja afiliasi KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia) mendukung penuh rencana KSPI yang akan melakukan mogok nasional secara
konstitusional untuk menolak penetapan UMP 2022 yang tidak manusiawi," ungkap Mirah melalui
keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (17/11/2021).
"Ini semakin membuktikan bahwa pemerintah tidak mampu memberikan kehidupan yang layak
kepada rakyatnya," ia menambahkan.
Mirah menyatakan, protes keras terhadap pemerintah yang menetapkan kenaikan UMP 2022
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang
merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email Peraturan itu dianggap justru bertentangan dengan UU Cipta Kerja. Padahal,
UU Cipta Kerja sudah menunjukkan posisi yang tidak menguntungkan bagi kalangan buruh dan
pro-pengusaha.
"Dalam UU Cipta Kerja kenaikan upah minimum dihitung hanya berdasar variabel pertumbuhan
ekonomi atau inflasi (bukan akumulasi). Namun, dalam PP No. 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, ada tambahan formula baru yang ditetapkan sepihak oleh Pemerintah, yang tidak
diatur dalam UU Cipta Kerja, yaitu penyesuaian nilai upah minimum ditetapkan dalam rentang
nilai batas atas dan batas bawah," kritik Mirah.
Ia menjelaskan, nilai batas atas upah minimum dihitung berdasarkan rata-rata konsumsi per
kapita, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota rumah
tangga yang bekerja pada setiap rumah tangga.
Sementara itu, nilai batas bawah upah minimum dihitung dari batas atas upah minimum dikalikan
50 persen.
Hasil perhitungan itu, kenaikan UMP tertinggi terjadi di DKI Jakarta. Kenaikannya pun hanya Rp
37.538 dibandingkan UMP 2021. Di Jawa Tengah, hasil perhitungan yang sama menunjukkan
bahwa UMP 2022 hanya naik Rp 14.032 dibandingkan tahun lalu.
"Formula baru rentang nilai batas atas dan batas bawah dalam PP No. 36 tahun 2021 inilah yang
membuat kenaikan upah minimum 2022 hasilnya justru di bawah inflasi ataupun pertumbuhan
ekonomi. Padahal berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi tertinggi
didapat oleh Maluku Utara dengan kenaikan 12,76 persen. Inflasi tertinggi Bangka Belitung 3,29
persen," tambah Mirah.
"Ini sangat memalukan di tengah kondisi rakyat yang semakin sulit dan daya beli masyarakat
yang semakin rendah. Rakyat dipaksa untuk terus miskin. Apalagi pada tahun 2020 yang lalu,
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum
tahun 2021," tutupnya.
488

