Page 491 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Seharusnya ditetapkan paling lambat tanggal 21 November 2021, namun karena tanggal 21
November merupakan hari libur nasional maka penetapan UMP harus dilakukan paling lambat 1
hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021.

MENAKER: PARA GUBERNUR TETAPKAN UMP PALING LAMBAT 20 NOVEMBER 2021

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, sesuai surat edaran (SE) Mendagri
561/6393/SJ perihal penetapan Upah Minimum (UM) Tahun 2022, maka para gubernur harus
menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 paling lambat tanggal 20 November 2021.

Seharusnya ditetapkan paling lambat tanggal 21 November 2021, namun karena tanggal 21
November merupakan hari libur nasional maka penetapan UMP harus dilakukan paling lambat 1
hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021.
"Dalam menetapkan UMK, maka harus dilakukan gubernur paling lambat tanggal 30 November
2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP, " kata Ida, Rabu (17/11/2021).

Ida mengatakan, penetapan UM Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada
pekerja/buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah
dalam pasar kerja.

Penetapan UM 2022 ini berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan
turunannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kebijakan UM ini, kata Ida, merupakan salah satu program strategis nasional yang ditujukan
sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta serta mendorong kemajuan
ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing.

"UM adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi pekerja/buruh
dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan, " kata Ida
Fauziyah.

Ida Fauziyah menjelaskan, UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan
wilayah, yaitu UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Tidak ada lagi penetapan UM berdasarkan sektor, namun Upah Minimum Sektoral (UMS) yang
telah ditetapkan sebelum 2 November 2020 tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau
UMP/UMK di wilayah tersebut telah lebih tinggi.

"Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha, " ujar Ida
Fauziyah didampingi Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

Ida Fauziyah menegaskan semangat dari formula UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021
adalah untuk mengurangi kesenjangan UM, sehingga terwujud keadilan antarwilayah. Ia menilai
keadilan antarwilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di
masing-masing wilayah.

Ditambahkan Menaker, mencermati UM yang ada saat ini tidak memili korelasi sama sekali
dengan angka rata-rata konsumsi, median upah atau bahkan tingkat penganggurannya.
Contohnya, ada suatu kabupaten dan kota saling bersebelahan namun kabupaten memiliki nilai
UM hampir 2 kali dari kota.

490