Page 520 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Said menyampaikan pernyataan itu melalui konferensi pers yang digelar secara virtual pada
Selasa, 16 November 2021.
Said menuturkan, terdapat dua agenda yang disoroti KSPI. Pertama, terkait dengan kenaikan
upah minimum tahun 2022.

"Agenda pertama adalah sikap KSPI menolak dengan tegas dan keras kebijakan yang telah
dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja terkait dengan kenaikan upah
minimum yang kalau dilihat rata-rata kenaikan upah minimum untuk tahun 2022 baik UMP di
tingkat Provinsi maupun UMK tampaknya nanti UMK di tingkat kabupaten/kota hanya 1,09
persen," ujarnya dilansir Galamedia Rabu, 17 November 2021.

Agenda kedua, kata dia, terkait sikap pemerintah, dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan yang
dinilai lebih mendukung kalangan pengusaha (pemilik modal) ketimbang kaum pekerja, buruh,
dan pegawai.

"Maka KSPI sudah melakukan koordinasi dengan beberapa serikat-serikat buruh yang lain,
hampir lebih dari 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional, dan lima konfederasi di tingkat
nasional menyatakan akan menggelar mogok nasional," ungkapnya.

519