Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 127
Kemudian Menteri Ida menambahkan, dalam hal perlindungan PRT, ada 2 isu krusial. Pertama,
terkait perjanjian kerja antara PRT dengan pemberi kerja.
Dengan perjanjian kerja yang jelas maka akan disepakati tentang jam kerja. Hak dan kewajiban,
libur dan cuti, potensi bahaya yang muncul, jaminan sosial, dan sebagainya.
Kedua, penegakan hukum norma kerja, di mana norma kerja tersebut akan merujuk pada
perjanjian kerja. Hal-hal yang muncul yang merugikan PRT itu karena berangkat dari tak adanya
perjanjian kerja.
Demikian ia juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk
melindungi PRT. Hal tersebut ditunjukkan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Permenaker ini mengatur diantaranya tentang perjanjian kerja, kewajiban PRT dan pemberi
kerja, jam kerja, jaminan THR dan jaminan sosial kesehatan, dan batas usia mininum PRT.
"Untuk itu saya mengajak kepada semua, mari lindungi PRT, stop kekerasan PRT yang kita mulai
dari diri kita dan keluarga kita," pungkasnya..
126
