Page 247 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020

perubahan juga ada di pasal 6 ayat 2 tentang pelatihan dengan mempertimbangkan standar
kompetensi kerja.

"Ini kan seperti tambahan pemanis kata saja," kata Sukamta.

Menurut anggota Badan Anggaran DPR RI itu, jika pemerintah peka terhadap berbagai kritik
dan masukan semestinya pelatihan daring ditiadakan karena banyak mendapat kritikan.
Masyarakat, menurut Sukamta, ingin skema Kartu Prakerja yang murni dalam bentuk bantuan
untuk para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia menilai skema yang murni dalam bentuk bantuan untuk para pekerja yang terkena PHK itu
akan lebih efisien dalam menghemat pengeluaran anggaran negara.

"Mestinya dengan kondisi krisis ekonomi yang mulai terasa saat ini, semangatnya efisiensi
anggaran hanya untuk hal-hal yang mendesak,'' tutur dia.

Sukamta menilai jika pelatihan secara daring di program Kartu Prakerja dihapus, setidaknya
negara bisa hemat Rp5,6 triliun. "Anggaran ini bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19 atau
untuk pemulihan usaha mikro dan kecil," kata Sukamta.
Ia meminta pemerintah membujuk perusahaan platform digital untuk memberikan pelatihan
secara gratis kepada masyarakat, khususnya kalangan pencari kerja dari keluarga tidak mampu.

"Saya yakin perusahaan platform digital yang saat ini sedang mereguk untung besar mau untuk
buat skema pelatihan gratis," kata Sukamta.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta itu juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam
membuat aturan yang dapat dapat mengarah kepada penyimpangan moral (moral hazard) di
masa pandemi Covid-19.

Seperti dalam pasal 31 A di Perpres anyar menyebutkan pemilihan platform digital dan lembaga
pelatihan tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap
memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Ini kan jelas bisa membuka peluang korupsi, karena diberi diskresi sebagai proses yang tidak
masuk pengadaan barang dan jasa," tutur Sukamta.
Kemudian, pada pasal 31B menyebutkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komite Cipta
Kerja dan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja oleh Manajemen
Pelaksana, sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dinyatakan sah sepanjang didasarkan
pada iktikad baik.
"Ukuran iktikad baik kan sangat subjektif, revisi Perpres (Kartu Prakerja) ini terlalu berlebihan.
Akan lebih baik program ini dihentikan saja dan diganti dengan skema bantuan untuk korban
PHK akibat pandemi," kata Sukamta..

246