Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020

Meski sempat dihentikan sementara, lanjutnya, program kartu prakerja batch keempat akan
dibuka kembali pada Akhir Juli hingga Agustus mendatang dengan berbagai penyesuaian yang
lebih baik dan akuntabel.

"Perpres hasil revisi ini, pertama ingin memastikan kartu prakerja tepat sasaran dan tepat guna.
Oleh karena itu, melalui perpres 76 ini, ada beberapa pengaturan yang sifatnya adalah
melengkapi, terutama melengkapi dari aspek tata kelola dan akuntabilitas," katanya dalam video
conference, Senin (13/7).
Dia pun menyebutkan, pemerintah telah meminta evaluasi berbagai lembaga seperti KPK,
Kejaksaan Agung, Polri, dan BPKP, serta masyarakat yang telah mengikuti program tersebut,
terkait beberapa batch yang telah berjalan sebelumnya. Dan usulan tersebut telah ditampung
di dalam Perpres 76/2020 tersebut.
"Karena pemerintah betul-betul ingin memastikan, bahwa program ini bisa jalan dengan
mengedepankan aspek akuntabilitas dan tata kelola program yang baik," ujarnya.

Di samping itu, Susi menuturkan bahwa program kartu prakerja semakin relevan untuk
dijalankan mengingat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan telah berdampak luas
terhadap angkatan kerja dalam negeri.

Kartu Prakerja tersebut akan diberikan kepada para pekerja yang terkena pemutusan hubungan
kerja (PHK) atau dirumahkan akibat terganggunya berbagai sektor perekonomian karena
pandemi Covid-19, sehingga diharapkan dapat meningkatkan skill mereka dan mendorong
penciptaan wirausahawan baru.

"Kalau dilihat angkatan kerja kita yang kena PHK dan dirumahkan, kemudian kondisi
perekonomian kita yang di kuartal II-2020 mungkin kontraksi sangat dalam. Banyak hal yang
kemudian menjadi pendorong program Kartu Prakerja di batch berikutnya harus kita gulirkan
kembali," ucapnya.

Dia menjelaskan, dalam Perpres 76/2020 tersebut diatur secara lebih ketat siapa saja yang
boleh menerima manfaat, yaitu para UMKM atau buruh yang terdampak langsung Covid-19, dan
tidak diperbolehkan bagi pejabat negara seperti ASN, POLRI, dan pegawai BUMN.

Selain itu, untuk pengawasan program akan ditambah enam kementerian dan lembaga di dalam
Komite Program Kartu Prakerja yaitu antara lain Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, dan
Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

"Kita berharap, untuk batch selanjutnya bisa segera kita jalankan bersama, dengan perangkat
regulasi baru, yang mudah-mudahan ini akan jauh lebih baik dari tata kelola dan
akuntabilitasnya," ucap Susi. (J-1).

74