Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020

GELOMBANG 4 KARTU PRAKERJA DIBUKA AKHIR JULI, PEMERINTAH JAMIN LEBIH
BAIK

Setelah sempat dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh, kini program Kartu
Prakerja yang telah berjalan sebanyak tiga gelombang, akan kembali dibuka.

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono mengatakan gelombang keempat bakal dibuka pada
akhir Juli ini dengan kuota peserta mencapai 500.000 orang.

"Kami berharap untuk batch 4 bisa segera dijalankan bersama dengan perangkat regulasi baru,
yang mudah-mudahan ini akan jauh lebih baik dari tata kelola dan akuntabilitasnya," katanya
dalam video conference, Senin (13/7).

Pesertanya sendiri, lanjutnya, akan diprioritaskan bagi para pencari kerja yang terdampak
pandemi Covid-19 dan pekerja tanpa upah seperti pelaku usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM).
Selain itu juga akan diprioritaskan kepada pekerja terdampak yang sudah masuk daftar tunggu
atau waiting list Kementerian Ketenagakerjaan. Berdasarkan pada pendaftaran peserta
program Kartu Prakerja sebelumnya, saat ini terdapat antrean peserta yang telah masuk ke
waiting list sebanyak 3 juta peserta.
Di samping itu, pemerintah menargetkan pada Agustus mendatang dapat dimulai kelas tatap
muka secara langsung bagi para peserta, jika situasi memungkinkan dan terjadinya penurunan
jumlah kasus positif Covid-19 di dalam negeri. Rencananya, pelatihan secara tatap muka akan
dilangsungkan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dan dilangsungkan di daerah-
daerah yang telah mengalami penurunan penyebaran pandemi.

"Untuk bulan Agustus kalau situasinya memungkinkan, seiring dengan mulai stabilnya pengaruh
Covid-19, kami targetkan mulai ada pelatihan offline , apakah nanti di pertengahan atau akhir
Agustus 2020," tuturnya.

Beri jaminan tata kelola lebih baik Susiwijono mengatakan pembukaan kembali program Kartu
Prakerja akan dilakukan dengan tata kelola yang lebih baik. Pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020. Beleid yang diteken 7 Juli itu mengubah
Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu
Prakerja. Nah, Perpres yang baru ini akan menjamin pelaksanaan program Kartu Prakerja lebih
akuntabel.

"Perpres hasil revisi ini, pertama ingin memastikan Kartu Prakerja tepat sasaran dan tepat guna.
Oleh karena itu, melalui Perpres 76 ini, ada beberapa pengaturan yang sifatnya adalah
melengkapi, terutama melengkapi dari aspek tata kelola dan akuntabilitas," katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga telah meminta evaluasi berbagai lembaga, seperti Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Polri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), serta masyarakat yang telah mengikuti program tersebut, terkait
beberapa batch yang telah berjalan sebelumnya. Usulan dari berbagai lembaga dan
masyarakat tersebut telah ditampung di dalam Perpres 76/2020.

"Pemerintah betul-betul ingin memastikan, bahwa program ini bisa jalan dengan
mengedepankan aspek akuntabilitas dan tata kelola program yang baik," ujarnya.

Susi menuturkan program Kartu Prakerja semakin relevan untuk dijalankan mengingat pandemi
Covid-19 yang masih berlangsung dan telah berdampak luas terhadap angkatan kerja dalam
negeri.

76