Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 72
Judul Pemerintah Jamin Tata Kelola Program Kartu Prakerja Lebih Baik dan
Akuntabel
Nama Media merdeka.com
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/pemerintah-jamin-tata-kelola-
program-kartu-prakerja-lebih-baik-dan-akuntabel.html
Jurnalis Merdeka
Tanggal 2020-07-13 23:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Susiwijono (Sekretaris Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian) Perpres hasil revisi
ini, pertama ingin memastikan kartu prakerja tepat sasaran dan tepat guna. Oleh karena itu,
melalui Perpres 76 ini, ada beberapa pengaturan yang sifatnya adalah melengkapi, terutama
melengkapi dari aspek tata kelola dan akuntabilitas
positive - Susiwijono (Sekretaris Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian) Karena pemerintah
betul-betul ingin memastikan, bahwa program ini bisa jalan dengan mengedepankan aspek
akuntabilitas dan tata kelola program yang baik
neutral - Susiwijono (Sekretaris Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian) Kalau dilihat angkatan
kerja kita yang kena PHK dan dirumahkan, kemudian kondisi perekonomian kita yang di kuartal
II-2020 mungkin kontraksi sangat dalam. Banyak hal yang kemudian menjadi pendorong
program Kartu Prakerja di batch berikutnya harus kita gulirkan kembali
positive - Susiwijono (Sekretaris Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian) Kita berharap, untuk
batch selanjutnya bisa segera kita jalankan bersama, dengan perangkat regulasi baru, yang
mudah-mudahan ini akan jauh lebih baik dari tata kelola dan akuntabilitasnya
Ringkasan
Presiden Joko Widodo (Jokowi ) menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Perpres Tahun 36 Tahun 2020. Aturan itu berisi tentang Pengembangan
Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
Sekretaris Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono menjelaskan, PP itu
dikeluarkan untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola penyelenggaraan program pemerintah
itu.
71
