Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 APRIL 2020
P. 144

Title          SETUJU BAHAS OMNIBUS LAW, DPR DINILAI MANFAATKAN WABAH CORONA
               Media Name     cnnindonesia.com
               Pub. Date      02 April 2020
                              https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200402160310-32-489673/setuju- bahas-
               Page/URL
                              omnibus-law-dpr-dinilai-manfaatkan-wabah-corona
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative








               Jakarta - DPR menyetujui pembahasan rancangan undang-undang (RUU)  Omnibus
               Law Cipta Kerja  dalam Rapat Paripurna, Jakarta, Kamis (2/4). Hal ini dinilai
               memanfaatkan pandemi  Virus Corona  untuk mempercepat pembahasan RUU
               kontroversial itu.


               Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang memimpin persidangan membacakan
               Surat Presiden (surpres) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan
               pemerintah ke DPR RI pada Rabu (12/2).

               "Berkenaan rancangan undang-undang Cipta Kerja yang telah dibawa di dalam
               rapat konsul pengganti Bamus dan telah disepakati untuk diserahkan kepada Badan
               Legislasi," kata dia, dalam rapat yang disiarkan situs resmi TV Parlemen, Kamis
               (2/4).

               Azis juga membacakan surat lainnya dari Jokowi, yakni tentang pengajuan RUU
               Keuangan Negara dalam penanganan Covid-19. Setelah itu, Azis meminta
               persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir untuk mengesahkan RUU Omnibus
               Law Cipta Kerja.

               "Bisa kita sepakati untuk RUU Cipta Kerja akan kita setelah diserahkan kepada
               Badan Legislasi (Baleg). Bisa disepakati?" tanya Azis.

               "Setuju!" teriak para anggota dewan yang hadir.

               Surpres itu tetap disetujui meski ada dua perwakilan fraksi yang menolak. Anggota
               Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman dan Anggota Fraksi PKS Aboe Bakar
               Alhabsyi menolak pembahasan RUU itu dan meminta Dewan memprioritaskan
               penanganan pandemi Covid-19.

               Namun, Azis berkilah bahwa agenda-agenda dalam rapat paripurna ini, termasuk
               persetujuan pembahasan Omnibus Law, merupakan hasil kesepakatan Badan
               Musyawarah (Bamus) DPR, yang merepresentasikan semua fraksi dan pimpinan.

               Para buruh menolak RUU Omnibus Law Ciptaker yang dinilai merugikan kaum
               pekerja dan menguntungkan pengusaha. (  ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
               Terpisah, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus
               menilai Dewan memanfaatkan situasi pandemi Corona untuk memuluskan
               pambahasan Omnibus Law.




                                                      Page 143 of 186.
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149