Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 APRIL 2020

"Dugaan bahwa ada pesanan dari kelompok lain yang mendesak mereka untuk
menyelesaikan pembahasan secepatnya. Desakan pihak-pihak lain itu yang
tampaknya membuat mereka terlihat memanfaatkan situasi pandemi ini untuk bisa
menggolkan misi atas RUU itu," kata dia kepada CNNIndonesia.com , Kamis (2/4).

Dalam rapat paripurna DPR, Kamis (2/4), Wakil Ketua DPR yang juga pimpinan
sidang Azis Syamsuddin menyebut akan membacakan Surat Presiden (surpres) dari
Presiden Joko Widodo tentang RUU Ciptaker tersebut.

Lucius mengatakan tak biasanya DPR RI tancap gas sejak awal masa sidang. Hal
yang dibahas pun berupa RUU kontroversial yang tidak mendesak untuk hajat hidup
orang banyak. Seharusnya, kata Lucius, Dewan mempercepat penanganan Virus
Corona.

"Sudah semestinya rencana membahas RUU-RUU di tengah situasi sekarang ini
harus dipinggirkan lagi," kata dia.

b Terpisah, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan juga
menolak rencana DPR RI membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena dinilai
akan nihil transparansi.

Koalisi itu terdiri dari Amnesti Internasional Indonesia, ELSAM, HRWG, Imparsial,
LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICW, PBHI, PILNET Indonesia, Setara
Institute, dan WALHI. Mereka meminta DPR RI menghindari kepentingan politik
jangka pendek dalam kondisi sulit seperti ini.

"Menghentikan pembahasan dan pengesahan semua RUU kontroversial, seperti RUU
Mahkamah Konstitusi, RUU ASN, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Cipta
Kerja," tulis koalisi dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com ,
Kamis (2/4).

Diketahui, RUU Omnibus Law Ciptaker merupakan usulan Pemerintah. Surat
presiden (Surpres), yang merupakan tanda permintaan pembahasan dari
pemerintah kepada DPR, telah dikirim bersama dengan draf RUU-nya pada Rabu
(12/2).

Setelah rapat paripurna menyetujui pembahasannyai, DPR menyerahkan
penyusunan RUU ini kepada Baleg DPR yang akan membahas RUU tersebut.
Kemudian, pembahasan RUU pun bergulir.

(dhf/arh).

Page 144 of 186.