Page 11 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 11
Keempat provinsi itu adalah: Sumatera Selatan dengan upah minimum Rp 3.144.446, Sulawesi
Utara Rp 3.310.723, Sulawesi Selatan Rp 3.165.876, dan Sulawesi Barat Rp 2.678.863. Adapun,
penetapan UMP ini harus diumumkan oleh Gubernur paling lambat 21 November 2021.
Sementara upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat pada 30 November 2021.
Di sisi lain, Putri mengungkapkan, upah minimum ditetapkan oleh Kemenaker, itu adalah salah.
“Yang menetapkan adalah Gubernur yang menetapkan Upah Minimum Provinsi, paling lambat
21 November 2021 ini, sekitar 6 hari lagi. Karena 21 itu hari minggu maka harus ditetapkan
sehari sebelum hari libur," jelasnya.
Sementara, dalam penghitungan UMP dan UMK bukan Gubernur sendiri yang akan menghitung.
Menurut Putri, yang akan utak-atik ada dari Dewan Pengupahan Daerah dan Dinas Tenaga Kerja
yang bekerjasama untuk menghitung dengan formula yang ada, lalu dilaporkan kepada Gubernur
untuk menjadi ketetapan UMP.
Diketahui, melansir dari Kontan.co.id, penetapan upah tahun 2022 berbeda formula dengan
penetapan upah 2021. Penetapan upah berdasarkan PP 36/2021 tentang Pengupahan, antara
lain: Pertama, upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman
pada struktur dan skala upah.
Kedua, Upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, antara
lain meliputi paritas daya beli alias keseimbangan kemampuan berbelanja), tingkat penyerapan
tenaga kerja, dan median upah (marjin antara 50 persen upah/gaji tertinggi dan 50 persen
terendah dari karyawan di posisi atau pekerjaan tertentu)
Ketiga, Upah disesuaikan setiap tahun dengan batas atas dan bawah. Batas atas ditentukan
berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita dan rata-rata banyaknya anggota Rumah Tangga
(ART) yang bekerja pada setiap rumah tangga. Data rata-rata ini menggunakan data di wilayah
bersangkutan. Nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi menggunakan yang ada di tingkat provinsi
Keempat, Adanya syarat tertentu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada
kabupaten/kota yang bersangkutan.
10
