Page 118 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 118

Selanjutnya,  dia  menyebut,  pertumbuhan  Ekonomi  tertinggi  diperoleh  Maluku  Utara  dengan
              kenaikan  12,76  persen,  dan  pertumbuhan  Ekonomi  terendah  adalah  Bali  -5,83  persen.
              Sementara,  inflasi  terendah  yakni  Papua  -0.40  persen,  dan  inflasi  tertinggi  adalah  Bangka
              Belitung sebesar 3,29 persen.

              Adapun kata Indah, dari 34 Provinsi terdapat 26 Provinsi yang telah menetapkan Upah Minimum
              Kabupaten/Kota (UMK). Dari seluruh Kabupaten/Kota di 26 Provinsi sebanyak 255 Kab/kota yang
              telah menetapkan UMK.

              Lebih lanjut, Dirjen Indah menjelaskan, bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
              Tahun 2021 tentang Pengupahan ditujukan untuk meminimalkan disparitas antar-wilayah.

              "Jadi filosofi upah minimum dari PP 36 itu sebenarnya adalah balancing (keseimbangan) yang
              akhirnya meminimalisir disparitas atau kesenjangan antar wilayah," ujarnya.

              Dia menegaskan, penetapan upah minimum dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan di
              daerah yang kisaran upahnya masih di bawah rata-rata nilai kebutuhan konsumsi.

              hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

              Sementara itu, anggota Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pakar Joko Santosa mengatakan
              bahwa PP Nomor 36/2021 ditujukan untuk mewujudkan keadilan antar-wilayah di Indonesia.

              "Upah minimum yang saat ini ditujukan untuk adil antar-wilayah. Jadi semua wilayah itu akan
              dikerucutkan di dalam batas atas dan batas bawah melalui mekanisme penerapan upah minimum
              oleh pemerintah," kata Joko.

              PP Nomor 36 Tahun 2021, yang diterbitkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun
              2020 tentang Cipta Kerja, mencakup perubahan dalam pengaturan penetapan upah minimum.

              Berdasarkan  peraturan  sebelumnya,  selain  ada  upah  minimum  provinsi  (UMP)  dan  upah
              minimum kabupaten/kota (UMK) ada penetapan upah minimum berdasarkan sektor.
              Menurut  Joko,  dalam  peraturan  pengupahan  yang  baru,  penetapan  upah  minimum  hanya
              mencakup  UMP  dan  UMK  serta  pengecualian  upah  minimum  bagi  usaha  mikro,  kecil,  dan
              menengah.

              Aturan pengupahan yang baru juga mencakup dua formula penghitungan upah minimum, yaitu
              penyesuaian  upah  minimum  bagi  daerah  yang  sudah  memiliki  dan  penyusunan  formula
              penempatan untuk daerah yang baru akan memberlakukan.

              Sementara, berdasarkan ketentuan yang baru, upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi
              ekonomi dan ketenagakerjaan, yang variabelnya meliputi paritas daya beli, tingkat penyerapan
              tenaga kerja, dan median upah.

              Penyesuaian  upah  minimum  dilakukan  setiap  tahun  dan  penyesuaian  nilai  upah  minimum
              ditetapkan dalam rentang nilai batas atas dan batas bawah.













                                                           117
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123