Page 120 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

Dia mengemukakan bahwa penetapan upah minimum dimaksudkan untuk mendorong
pertumbuhan di daerah yang kisaran upahnya masih di bawah rata-rata nilai kebutuhan
konsumsi.

Sementara itu, anggota Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pakar, Joko Santosa
mengatakan bahwa PP Nomor 36/2021 ditujukan untuk mewujudkan keadilan antar-wilayah di
Indonesia. "Upah minimum yang saat ini ditujukan untuk adil antar-wilayah. Jadi semua wilayah
itu akan dikerucutkan di dalam batas atas dan batas bawah melalui mekanisme penerapan upah
minimum oleh pemerintah," katanya.

PP Nomor 36 Tahun 2021, yang diterbitkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, mencakup perubahan dalam pengaturan penetapan upah minimum.

Menurut peraturan sebelumnya, selain ada upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) ada penetapan upah minimum berdasarkan sektor.

Dalam peraturan pengupahan yang baru, penetapan upah minimum hanya mencakup UMP dan
UMK serta pengecualian upah minimum bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Aturan pengupahan yang baru juga mencakup dua formula penghitungan upah minimum, yaitu
penyesuaian upah minimum bagi daerah yang sudah memiliki dan penyusunan formula
penepatan untuk daerah yang baru akan memberlakukan.

Menurut ketentuan yang baru, upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan, yang variabelnya meliputi paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja,
dan median upah. Penyesuaian upah minimum dilakukan setiap tahun dan penyesuaian nilai
upah minimum ditetapkan dalam rentang nilai batas atas dan batas bawah.

Nilai batas atas upah minimum dihitung berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata
banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja
pada setiap rumah tangga. Nilai batas bawah upah minimum dihitung dari batas atas upah
minimum dikalikan 50 persen.

[idr].

119