Page 124 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 124
Seperti diketahui, perhitungan besaran UMP 2022 menggunakan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan aturan turunan dari UU
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).
"Upah minimum ditetapkan oleh Kemenaker, itu jawabannya salah. Yang menetapkan adalah
Gubernur yang menetapkan Upah Minimum Provinsi," katanya.
Seperti diketahui, pihak buruh dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) yang
tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan UMP dan Upah
Minimum Kota/Kabupaten (UMK/K) sebesar 7 persen - 10 persen.
123
