Page 173 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 173
Dari total 30 juta ini, paling banyak yaitu peserta penerima upah dengan jumlah 20,44 juta. Lalu
di bawahnya ada peserta jasa konstruksi sebanyak 7,16 juta dan peserta bukan penerima upah
sebesar 3,04 juta.
Adapun pada 25 Maret 2021, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerbitkan Instruksi
Presiden atau Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan. Anggoro menyebut beleid ini ditujukan untuk 24 kementerian lembaga,
34 gubernur, 514 bupati atau walikota.
Anggoro juga menjelaskan empat poin utama dari instruksi Jokowi ini. Pertama yaitu meminta
kementerian dan kepala daerah menyesuaikan regulasi dan mengalokasikan anggaran untuk
jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kedua, mendaftarkan peserta di ekosistem mereka untuk menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan, termasuk dari kelompok non Aparatur Sipil Negara atau ASN. Ketiga,
mendukung perlindungan pekerja yang berada di bawah urusan kementerian hingga daerah.
Mulai dari petani, nelayan, BUMN, BUMD, pekerja sosial, tenaga pendamping, tenaga pendidik
dan pekerja lainnya. "Lalu terakhir, menyesuaikan izin untuk mendukung kepesertaan jaminan
sosial serta integrasi data," kata dia.
Sehingga setelah instruksi Jokowi ini terbit, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan serangkaian
pembahasan, seperti penyusunan rencana aksi pada Juni 2021. Lalu, Menteri Dalam Negeri Ida
Fauziyah dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sudah menerbitkan sejumlah aturan
demi memperluas jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan ini.
172
