Page 176 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

Judul Penyesuaian Upah Minimum Wajib Sesuai PP Pengupahan Baru
Nama Media balipost.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.balipost.com/news/2021/11/15/228915/Penyesuaian-
Upah-Minimum-Wajib-Sesuai.html
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-15 18:59:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Menurutnya, itu penting dilakukan karena dengan penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja maka telah diterbitkan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang berlaku saat ini
menggantikan PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. "Bagi daerah yang masih
menggunakan atau menetapkan upah minimum dengan menggunakan PP 78 maka harus segera
menyesuaikan dengan PP 36. Untuk itulah maka gubernur wajib melakukan penyesuaian UMP
dan UMK," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Putri dalam
seminar terbuka penetapan UMP 2022, dikutip dari kantor berita Antara, Senin (15/11).

PENYESUAIAN UPAH MINIMUM WAJIB SESUAI PP PENGUPAHAN BARU

Menurutnya, itu penting dilakukan karena dengan penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja maka telah diterbitkan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang berlaku saat ini
menggantikan PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. "Bagi daerah yang masih
menggunakan atau menetapkan upah minimum dengan menggunakan PP 78 maka harus segera
menyesuaikan dengan PP 36. Untuk itulah maka gubernur wajib melakukan penyesuaian UMP
dan UMK," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Putri dalam
seminar terbuka penetapan UMP 2022, dikutip dari kantor berita Antara, Senin (15/11).

Dalam aturan baru tersebut, ditetapkan bahwa saat ini hanya terdapat upah minimum provinsi
(UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan menghilangkan upah minimum
berdasarkan sektoral. Terdapat pula prinsip batas atas dan batas minimum penetapan UMP dan
UMK, dengan gubernur berkewajiban tidak melakukan penyesuaian jika upah minimum daerah
tersebut telah melewati batas atas.

Selain itu, gubernur juga wajib mencabut upah minimum sektoral yang ditetapkan setelah 2
November 2020. Putri memperingatkan ada implikasi jika penetapan upah minimum tidak sesuai
dengan aturan yang baru termasuk menurunkan indeks daya saing Indonesia khususnya pada
aspek hukum. "Juga menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia. Kalau
kita tidak taat ada hukum positif yang berlaku maka investor, terutama investor asing, akan tidak
percaya kita," jelasnya. (Kmb/Balipost).
175