Page 180 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 180
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, kebijakan pengupahan di tahun 2021 sudah
mengacu dengan PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dimana kebijakan tersebut diklaim
berimbang untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah dengan upah minimum yang tinggi
dan wilayah dengan upah minimum rendah.
SOAL TUNTUTAN KENAIKAN UPAH MINIMUM, INI PENJELASAN MENAKER
Pembahasan upah minimum kini sedang hangat dibicarakan. Para serikat pekerja atawa buruh
pun menginginkan adanya kenaikan upah minimum untuk tahun depan tahun depan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, kebijakan pengupahan di tahun 2021 sudah
mengacu dengan PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dimana kebijakan tersebut diklaim
berimbang untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah dengan upah minimum yang tinggi
dan wilayah dengan upah minimum rendah.
"Filosofinya adalah terwujudnya keadilan antar wilayah. Saya juga ingin sampaikan bahwa
kebijakan penetapan upah minimum merupakan program strategis nasional karena ini digunakan
sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan," jelas Ida saat RDP bersama Komisi IX
DPR RI, Senin (15/11).
Ida bilang, upah minimum ditetapkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan.
Kemudian bagi pekerja dengan masa kerja di atas 12 bulan penentuannya upahnya
menggunakan struktur skala upah yang ditetapkan perusahaan.
Adapun di Indonesia, data pekerja dengan masa kerja di bawah 12 bulan adalah 1 juta-2 juta
pekerja tiap tahunnya dan mayoritas merupakan lulusan baru atau Filosofi formula upah
minimum adalah memacu laju pertumbuhan upah minimum di wilayah-wilayah yang capaian
upah minimum yang relatif rendah, dibandingkan rata-rata konsumsi wilayah tersebut. Ida
menegaskan nantinya diharapkan tidak ada upah yang di bawah batas bawah.
"Kemudian kami harus terus mengendalikan atau menahan laju pertumbuhan upah minimum di
wilayah-wilayah yang capaian upah minumnya relatif tinggi dibandingkan rata-rata konsumsi
wilayah tersebut," jelasnya.
Dengan kondisi tersebut maka, pemerintah melakukan penyesuaian penetapan upah minimum.
Dimana upah minimum untuk tahun 2022 ditetapkan pada nilai tertentu di atas batas atas dan
batas bawah pada wilayah yang bersangkutan dengan menggunakan formula penyesuaian.
Ida melanjutkan, formula batas atas dan batas bawah itu tidak dikenal di PP 78 Tahun 2015.
Adanya kebijakan formula batas atas dan batas atas dan batas bawah baru terdapat di PP 36
tahun 2021, yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan upah minimum wilayah. Sehingga
nantinya terwujud keadilan pengupahan antar wilayah.
"Jadi nanti kalau yang atas itu sudah tinggi [upahnya] itu naik terus, sementara yang bawah ini
naik akan tetapi tidak bisa mengejar. Maka tidak akan pernah ketemu pada titik yang ideal. PP
36 tahun 2000 21 ini adalah mencoba mengurai kesenjangan upah minimum sehingga
terwujudnya keadilan antar wilayah," paparnya.
Adapun formulasi penyesuaian upah menggunakan PP 36 tahun 2021 ialah berdasarkan dari
salah satu pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Ida menyebut nantinya akan dilihat dari kedua
komponen tersebut mana yang tertinggi.
179
