Page 181 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 181
Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan sosialisasi terkait PP 36 tahun 2021
kepada para Gubernur yang nantinya diminta diteruskan kepada Bupati/Walikota di masing-
masing wilayah.
"Karena nanti tidak akan ada upah minimum di bawah batas bawah, karena begitu ada provinsi
yang upah minimum provinsinya berada di batas bawah maka dia harus ditetapkan pada batas
itu. Tidak boleh di bawah dari batas bawah yang ada formula perhitungannya," tegas Ida.
Sebelumnya Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, pemerintah perlu
mempertimbangkan suara dari pekerja/buruh yang menginginkan adanya kenaikan upah tahun
depan. Dimana Netty menyebut, meski pandemi berimbas pada perekonomian namun ada
beberapa sektor industri yang tetap bertahan, bahkan ada yang mengalami pertumbuhan.
"Karena memang nanti ada batas penetapan UMP dan UMK, Saya pikir kita juga perlu sekali lagi
menunjukkan keberpihakan. Saya mendesak kepada pemerintah melalui Menaker untuk
mempertimbangkan dan memperhatikan aspirasi buruh dan teman-teman pekerja," kata Netty.
Netty melanjutkan, dengan adanya kenaikan upah maka secara otomatis juga memantik tingkat
kesejahteraan keluarga buruh dan pekerja. Hingga nantinya kenaikan upah dapat menurunkan
berbagai permasalahan sosial seperti stunting, putus sekolah, pekerja anak dan permasalahan
sosial lainnya.
180
