Page 168 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 168
"Cuma memang tidak ada sanksi yang jelas apabila perusahaan membayar upah pekerja yang
sudah bekerja lebih dari satu tahun itu sama dengan besaran UMP. Tapi yang jelas, tidak boleh
kurang dari UMP," kata Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Dinar Titus Jogaswitani.
Ditetapkan gubernur Kemenaker telah melakukan perhitungan besaran Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2022. Perhitungan besaran UMP 2022 menggunakan formula yang termaktub dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
PP tersebut merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Omnibus Law). Adapun, basis datanya mengacu pada data-data ekonomi dan ketenagakerjaan
dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Gubernur di tiap provinsi akan menetapkan upah minimum paling lambat 21 November 2021.
Kepala daerah di kabupaten dan kota menetapkan upah minimum paling lambat tanggal 30
November.
"Apabila tidak diikuti, tentu ada sanksi. Kewenangan pembinaan atau mengingatkan Pemda ada
di Kemendagri. Nanti, pusat (Kemenaker) tinggal menyampaikan ternyata dari 34 provinsi, ada
beberapa yang tidak sesuai ketentuan," kata Dinar.
Berdasarkan perhitungan, kenaikan UMP 2022 rata-rata hanya 1,09 persen. UMP DKI Jakarta
sebesar Rp 4.453.724 menjadi yang tertinggi, sedangkan UMP Jawa Tengah sebesar Rp
1.813.011 menjadi yang terendah.
Empat provinsi tidak mengalami kenaikan UMP alias besarannya sama dengan UMP 2021.
Keempat provinsi itu, yakni Sumatera Selatan dengan nilai UMP Rp 3.144.446, Sulawesi Utara
Rp 3.310.723, Sulawesi Selatan Rp 3.165.876, dan Sulawesi Barat Rp 2.678.863.
Empat provinsi itu tidak mengalami kenaikan karena nilai UMP 2021-nya sudah lebih tinggi dari
Batas Atas Upah Minimum 2022. "Kalau dinaikkan lagi akan semakin melambung (UMP-nya). Itu
nggak bagus ya, nggak boleh ya," kata Putri.
Batas Atas Upah Minimum 2022 ditetapkan dengan mengalikan rata-rata konsumsi per kapita
dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga. Lalu, dibagi dengan rata-rata anggota rumah
tangga yang bekerja. Data yang digunakan dalam perhitungan ini mengacu pada hasil survei
ekonomi nasional yang dilakukan setiap bulan Maret.
Sebanyak 255 kabupaten/kota di 26 Provinsi telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 42 kabupaten/kota tidak mengalami kenaikan UMK alias
sama dengan tahun 2021.
Dari 255 kabupaten/kota itu, Putri mengatakan, kenaikan UMK tersebar terjadi di Kota Palu,
yakni Rp 174.840. Sedangkan kenaikan UMK terendah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara,
yakni Rp 277.
Secara riil turun Penurunan upah secara riil biasanya disebabkan oleh laju inflasi bulanan yang
naik lebih tinggi daripada peningkatan upah. Dengan kata lain, upah yang diterima para buruh
tergerus angka inflasi dan tidak seimbang dengan harga-harga kebutuhan hidup.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang
mengatakan, angka upah minimum tersebut memiliki dasar yang jelas terkait pertumbuhan
ekonomi dan inflasi saat ini. Karena itu, ia berharap, buruh atau pekerja dapat menerimanya.
167
