Page 163 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

Penurunan upah secara riil biasanya disebabkan oleh laju inflasi bulanan yang naik lebih tinggi
daripada peningkatan upah. Dengan kata lain, upah yang diterima para buruh tergerus angka
inflasi dan tidak seimbang dengan harga-harga kebutuhan hidup.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang
mengatakan, angka upah minimum tersebut memiliki dasar yang jelas terkait pertumbuhan
ekonomi dan inflasi saat ini. Karena itu, ia berharap, buruh atau pekerja dapat menerimanya.

"Teman-teman buruh harus melihat fakta di lapangan kondisi ekonomi kita saat ini, semua terang
benderang, data, dan angka dari BPS nyata sesuai fakta di lapangan. Tidak ada yang ditutupi.
Teman-teman serikat pekerja seyogyanya dapat menerima angka tersebut," tuturnya.

Untuk diketahui, kelompok buruh sebelumnya menuntut agar penetapan UMP mengacu pada PP
78 tentang Pengupahan. Sebab, PP 36 merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), yang kini masih disidangkan uji materinya oleh Mahkamah
Konstitusi.
Sekretaris jenderal Konfederasi Serikat pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah Aulia Hakim
mengatakan, kebutuhan buruh juga bertambah selama masa pandemi Covid-19. Buruh harus
bekerja dengan menyesuaikan kebiasaan baru ( new normal ).

Mereka harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk membeli masker, hand sanitizer,
vitamin, kuota belajar untuk anak dan beberapa kebutuhan lain guna mendukung protokol
kesehatan dan pencegahan Covid-19, kata dia.

162