Page 161 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 161
Judul Pidana Menanti Perusahaan tak Bayar Gaji Sesuai UMP
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1712893/pidana-
menanti-perusahaan-tak-bayar-gaji-sesuai-ump
Jurnalis Nasional
Tanggal 2021-11-15 19:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) meminta semua perusahaan untuk membayarkan gaji
pekerja sesuai besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK). Apabila tidak, perusahaan bakal dijerat secara pidana. Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kemenaker Indah
Anggoro Putri mengatakan, perusahaan tidak bisa menangguhkan pembayaran gaji karyawan
sesuai UMP dan UMK 2022. Pihak perusahaan harus membayarkan gaji pekerjanya sesuai UMP
dan UMK sejak Januari 2022.
PIDANA MENANTI PERUSAHAAN TAK BAYAR GAJI SESUAI UMP
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) meminta semua perusahaan untuk membayarkan gaji
pekerja sesuai besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK). Apabila tidak, perusahaan bakal dijerat secara pidana.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI
JSK) Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, perusahaan tidak bisa menangguhkan
pembayaran gaji karyawan sesuai UMP dan UMK 2022. Pihak perusahaan harus membayarkan
gaji pekerjanya sesuai UMP dan UMK sejak Januari 2022.
Perusahaan diminta agar tak beralasan terdampak pandemi untuk menunda pembayaran gaji
karyawan sesuai UMP dan UMK. Upah yang berlaku bagi pekerja yang bekerja kurang dari 12
bulan dan lajang," kata Putri dalam dalam dalam seminar terbuka bertajuk Proses Penetapan
Upah Minimum 2022 yang digelar secara daring, Senin (15/11).
Besaran upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 12 bulan akan mengacu pada struktur
pengupahan yang dibuat perusahaan masing-masing. Namun, besaran gaji tidak boleh kurang
dari UMP.
160
