Page 196 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 196
Judul Kemenaker sebut penyesuaian upah minimum harus sesuai PP
Pengupahan baru
Nama Media lampung.antaranews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://lampung.antaranews.com/berita/561729/kemenaker-sebut-
penyesuaian-upah-minimum-harus-sesuai-pp-pengupahan-baru
Jurnalis Edy Supriyadi
Tanggal 2021-11-15 18:21:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Bagi daerah yang masih
menggunakan atau menetapkan upah minimum dengan menggunakan PP 78 maka harus segera
menyesuaikan dengan PP 36. Untuk itulah maka gubernur wajib melakukan penyesuaian UMP
dan UMK
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Juga menurunkan kepercayaan
investor terhadap sistem hukum Indonesia. Kalau kita tidak taat ada hukum positif yang berlaku
maka investor, terutama investor asing, akan tidak percaya kita
Ringkasan
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Indah
Anggoro Putri mengatakan pemerintah daerah yang menetapkan upah minimum menggunakan
aturan pengupahan lama wajib melakukan penyesuaian menggunakan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
KEMENAKER SEBUT PENYESUAIAN UPAH MINIMUM HARUS SESUAI PP
PENGUPAHAN BARU
Jakarta - Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan
Jamsos) Indah Anggoro Putri mengatakan pemerintah daerah yang menetapkan upah minimum
menggunakan aturan pengupahan lama wajib melakukan penyesuaian menggunakan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Hal itu penting dilakukan karena dengan penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja maka telah diterbitkan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang berlaku saat ini
menggantikan PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
195
