Page 191 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 191
Seperti diketahui, perhitungan besaran UMP 2022 menggunakan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan aturan turunan dari UU
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).
"Upah minimum ditetapkan oleh Kemenaker, itu jawabannya salah. Yang menetapkan adalah
Gubernur yang menetapkan Upah Minimum Provinsi," katanya.
Seperti diketahui, pihak buruh dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) yang
tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan UMP dan Upah
Minimum Kota/Kabupaten (UMK/K) sebesar 7 persen - 10 persen.
Selain itu tuntutan lainya emerintah memberlakukan Upah Minimum Sektoral 2021, dengan
membatalkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta penggunaan Penjanjian Kerja
Bersama (PKB) tanpa UU Cipta Kerja.
Menurut pihak buruh pemerintah seharusnya tidak memaksakan penetapan upah minimum
tahun 2022 hanya berdasarkan pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
maupun peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan.
ASPEK Indonesia menuntut kenaikan upah minimum tahun 2022 sebesar 7 persen - 10 persen,
berdasarkan pada hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan oleh Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di 24 Provinsi, dengan menggunakan 60 komponen KHL.
Hasil survey KHL KSPI menunjukkan bahwa besaran kenaikan upah minimum tahun 2022 yang
paling layak adalah sebesar 7 persen sampai dengan 10 persen. [].
190
